Gus Dur, Jejak Kepemimpinan Pluralisme Hingga Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta, CNN Indonesia --

Abdurrahman Wahid alias nan dikenal dengan nama Gus Dur ialah Presiden keempat RI dan salah satu tokoh intelektual Islam paling terkemuka di Indonesia.

Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari itu ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 lalu.

Semasa hidup dan pemerintahannya nan singkat, Gus Dur memberikan kenangan manis bagi Bangsa Indonesia.

Seperti pendahulunya Presiden ketiga RI BJ Habibie, Gus Dur melanjutkan petunjuk Reformasi 1998 nan menumbangkan rezim Orde Baru (Orba) di bawah kepresidenan Soeharto selama 32 tahun.

Gus Dur di antaranya membubarkan Departemen Penerangan nan di masa Orba menjadi 'pembungkam' kebebasan pers, menghapus Dwifungsi ABRI (kini TNI), serta memisahkan TNI dan Polri. Selain itu, dia merintis pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nan lampau disahkan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Gus Dur juga mencabut Inpres buatan penguasa Orba nan mendiskriminasi etnis Tionghoa, dan melakukan pendekatan humanis untuk Papua.

Berdasarkan perbuatannya ini, Gus Dur kemudian dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ajaran nan mengedepankan HAM dan pluralisme dari Gus Dur itu kemudian tetap memperkuat hingga sekarang dan menurun generasi ke generasi dengan julukan Gusdurian.

Biografi dan Masa Kepemimpinan Gus Dur

Gus Dur lahir di Jombang, 7 September 1940 dan tumbuh dalam lingkungan pesantren nan sangat kental pada tradisi keilmuan Islam.

Kakeknya, Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU. Sementara itu, ayahnya nan juga tokoh pergerakan nasional era perjuangan kemerdekaan, merupakan menteri kepercayaan RI di era Orde Lama (Orla), Wahid Hasyim.

Mengikuti jejak kakek dan ayahnya--yang meninggal saat dia tetap bocah--Gus Dur dewasa kemudian menduduki pucuk kepemimpinan NU selama kurun waktu 1984-1999.

Dia pun menjadi salah satu sosok nan diperhitungkan suaranya lantaran tajam terhadap rezim Orba. Pada 1998, dia salah satu dari empat tokoh bangsa nan menjadi deklarator Deklarasi Ciganjur.

Bersama Megawati, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Amien Rais dalam Deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 itu mereka menelurkan 8 poin tuntutan reformasi total. Beberapa di antaranya penyelenggaraan pemilu nan jujur-adil, penghapusan Dwifungsi ABRI, pengusutan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dan penyelenggaraan otonomi wilayah lewat desentralisasi.

Pada Pemilu 1999, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nan dipimpin Gus Dur sukses meraih bangku signifikan di MPR/DPR di belakang PDIP nan dipimpin Megawati. Kemudian pada pemilihan nan kala itu tetap dilakukan tak langsung di MPR, Gus Dur terpilih sebagai Presiden dan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden.

Tapi kekuasaan Gus Dur sebagai presiden tak melangkah mulus hingga akhir pemerintahannya.

Setelah 21 bulan memerintah, pada 23 Juli 2001, Gus Dur dimakzulkan MPR. Saat itu Presiden tetap dipilih MPR dan disebut sebagai pemegang mandat alias mandataris.

Pemakzulan dalam Sidang Istimewa MPR pada Senin petang tersebut menyatakan Gus Dur telah menyalahi hadapan negara. Posisi Gus Dur sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan kemudian diserahkan MPR kepada Megawati nan saat itu menjadi Wakil Presiden.

Pemakzulan itu merupakan puncak 'perseteruan' Gus Dur dengan kebanyakan partai politik di Senayan nan kala itu ikut berkedudukan memilih Gus Dur sebagai presiden pada 1999.

Tak ada penyebab tunggal nan bisa menjelaskan krisis politik antara parlemen dan Gus Dur kala itu. Krisis ini adalah buah dari persoalan demi persoalan nan menumpuk tanpa penyelesaian, nan melibatkan parlemen dan presiden.

Dalam kembang rampai berjudul Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat nan diterbitkan LIPI Press 2014 silam, ditulis bahwa legislatif menggunakan kewenangan angket atas Gus Dur untuk perkara dugaan korupsi Buloggate dan Bruneigate pada September 2000.

Dua kasus nan dituduhkan ke Gus Dur itu tak pernah terbukti secara norma sampai hari ini.

Selain itu langkah Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh TNI/Polri ikut dianggap sebagai penyulut krisis politik. TNI/Polri saat itu tetap merupakan kekuatan politik nan terwakili di parlemen dengan nama Fraksi TNI/Polri.

Gus Dur membikin lompatan signifikan daripada pendahulunya, Presiden BJ Habibie, dalam upaya demiliterisasi politik. Dia terus mendorong pemisahan TNI dan Polri, sebuah kebijakan substantif nan menegaskan pemisahan TNI dengan sipil.

Demiliterisasi politik nan diupayakan Gus Dur tak melangkah mulus. Beberapa kebijakannya menggantikan sejumlah perwira tinggi di kepolisian dan TNI, menyulut polemik nan pada akhirnya melibatkan parlemen hingga MPR kemudian memakzulkannya pada 23 Juli 2001.

Gus Dur semula mengaku mau tetap tinggal di istana sebagai tanda perlawanan, sementara di luar sana beribu-ribu apalagi hingga puluhan juta pendukungnya terutama dari Nahdliyin siap menyokongnya. Tetapi, pada paginya-sehari setelah pengumuman pemakzulan-dia menyatakan bakal keluar dari istana dan memimpin perjuangan agenda reformasi dari luar.

Keputusannya itu diambil setelah berbincang dengan istrinya, Sinta Nuriyah.

"...'Saya siap,' demikian katanya kepada istrinya, 'untuk tetap tinggal di sini apapun nan bakal mereka lakukan-biarlah mereka menghentikan aliran air alias aliran listrik. Biarlah mereka masuk dan mencincang saya. Saya tidak bakal beranjak,' Nuriyah menjawab dengan bijak: 'Bagus, memang bagus dan selama Anda ada di istana ini Anda tidak dapat menolong mereka nan menunggu Anda di luar istana.' Gus Dur menjawab: 'Nah, oleh lantaran Anda mengatakannya demikian, mari kita keluar. Mari kita tinggalkan istana,'..." demikian sekelumit percakapannya dan istrinya sebelum pergi dari istana, seperti dikutip dari kitab Biografi Gus Dur (2003) karya Greg Barton.

Setelah tak lagi menjadi presiden, Gus Dur nan identik dengan selorohan 'Gitu Saja Kok Repot' itu menjadi pembimbing bangsa dan wafat pada 30 Desember 2009 di usianya nan ke-69 tahun.

Almarhum pun dimakamkan di kampung halaman, dekat para leluhurnya di Jombang.

Tulisan ini adalah rangkaian dari kisah ulama, tokoh, dan cerdas pandai muslim nan menjadi Pahlawan Nasional Indonesia nan diterbitkan CNNIndonesia.com pada Ramadan 1447 Hijriah.

(nat/kid)

[Gambas:Video CNN]