Insentif Mobil Listrik Cbu Selesai 2025, Wajib Produksi Lokal 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Produsen mobil listrik nan selama ini mengimpor kendaraan dalam corak utuh (Completely Built Up/CBU) untuk pasar Indonesia wajib merakit lokal mobilnya mulai tahun depan agar mereka tetap bisa memperoleh insentif. Ketentuan tersebut seiring berakhirnya kebijakan insentif pada akhir tahun ini.

Insentif BEV kategori CBU bakal berhujung akhir tahun ini sesuai Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, pemain BEV kudu mulai memproduksi di dalam negeri pada 2026 untuk memperoleh insentif pajak, antara lain pajak penjualan atas peralatan mewah (PPnBM) 0 persen dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen, sehingga tarif PPN nan dibayar hanya 2 persen.

Sedangkan saat ini mobil listrik CBU mendapat insentif bea nol persen dari semestinya 50 persen, PPnBM nol persen dari semestinya 15 persen. Total pajak nan dibayar ke pemerintah pusat mobil listrik CBU hanya 12 persen dari semestinya 77 persen.

Namun pabrikan tetap kudu memenuhi syarat ialah mereka wajib membuka bank agunan dan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama. Relaksasi ini tidak bakal bertindak lagi pada 2026.

"Bagaimana kita ketahui insentif-insentif nan pada tahun 2025 ini diimplementasikan ada nan sudah bakal berakhir," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mahardi Tunggul Wicaksono di kantornya, Senin (19/5).

Tunggul menegaskan, insentif-insentif ini merupakan stimulus krusial dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional nan terintegrasi dari hulu ke hilir. Ia menambahkan pemerintah tak hanya memberi support melalui insentif fiskal, melainkan juga kebijakan non fiskal.

"Kami percaya, dengan sinergi regulasi, insentif, dan investasi, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri kendaraan masa depan," kata dia.

Tunggul menambahkan pemerintah turut mengkaji pemberian insentif ke semua kendaraan bermotor nan memakai daya terbarukan, seperti hybrid hingga hidrogen, tapi besarannya tetap terus dikaji.

"Perlu diingat, kami tidak merumuskan sendiri pemberian insentif, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan," ujar dia.

Saat ini ada 63 perusahaan nan memproduksi sepeda motor listrik roda dua dan tiga, dengan jumlah kapabilitas produksi sebanyak 2,28 juta unit per tahun dan total investasi sebesar Rp1,13 triliun. Kemudian, terdapat sembilan perusahaan nan memproduksi mobil listrik dengan jumlah kapabilitas produksi sebanyak 70.060 unit per tahun dan investasi sebesar Rp4,12 triliun.

Ada pula tujuh perusahaan nan memproduksi bus listrik, dengan kapabilitas produksi tahunan 3.100 unit dan total investasi sebesar Rp0,38 triliun. Jadi, keseluruhan investasi tersebut sebesar Rp5,63 triliun.

"Investasi ini nan perlu dijaga, lantaran membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, termasuk pada peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia," tutup Tunggul.

(ryh/mik)

[Gambas:Video CNN]