Kontras Datangi Istana Minta Tgpf Dan Peradilan Umum Untuk Andrie Yunus

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekitar 15 orang perwakilan masyarakat sipil nan diwakili Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Di depan Istana Kepresidenan mereka menyampaikan dorongan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) serta meminta kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diadili melalui peradilan umum.

Dimas menegaskan penyelesaian perkara tersebut lebih tepat dilakukan di pengadilan sipil, bukan militer, mengingat kasus nan menimpa korban merupakan tindak pidana umum.

"Kasus penyiraman air keras kepada Andrie itu lebih tepat andaikan prosesnya diselesaikan di forum peradilan umum," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah segera membentuk TGPF independen guna mengurai beragam halangan dalam penanganan kasus tersebut.

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim campuran pencari fakta, lantaran dalam kasus ini ada banyak sekali halangan politis maupun halangan nan sifatnya legal formal," kata Dimas.

Ia menilai penanganan kasus sejauh ini belum sepenuhnya mengungkap kebenaran di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi tim advokasi, jumlah pelaku diduga lebih banyak dari nan telah diproses hukum.

"Kami bisa bilang berasas investigasi, ada 16 orang pelaku, bukan empat orang pelaku," ucapnya.

Menurutnya, rangkaian peristiwa penyiraman air keras tersebut juga diduga telah direncanakan sebelumnya, mulai dari penguntitan hingga pemantauan terhadap korban.

Dalam kesempatan itu, KontraS berbareng sejumlah organisasi masyarakat sipil turut menyerahkan surat kepada pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara. Surat tersebut juga memuat permintaan langsung dari korban, Andrie Yunus.

Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Andrie menyoroti lambannya penanganan kasus nan telah melangkah lebih dari 30 hari tanpa perkembangan berarti.

"Lebih dari 30 hari berlalu, saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini," tulis Andrie dalam suratnya.

Ia juga mengungkap temuan investigasi nan mengindikasikan keterlibatan lebih banyak pelaku serta menolak penyelesaian melalui peradilan militer.

"Investigasi mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan nan semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer," lanjutnya.

Andrie meminta negara segera membentuk TGPF independen dan memastikan kasusnya dibawa ke peradilan umum agar seluruh pihak nan terlibat dapat diungkap secara transparan.

"Saya meminta Bapak Presiden untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum," tegasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus saat ini tengah diproses di peradilan militer setelah empat personil TNI ditetapkan sebagai terdakwa. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan perkara tersebut sah ditangani dalam yurisdiksi militer sesuai patokan nan berlaku.

Namun, dorongan dari masyarakat sipil terus menguat agar kasus ini dialihkan ke peradilan umum.

Mereka menilai sistem peradilan militer berpotensi tidak bisa mengungkap seluruh pihak nan terlibat, termasuk dugaan adanya tokoh lain di luar empat terdakwa.

Di sisi lain, tim pembelaan sipil menyebut terdapat indikasi keterlibatan hingga 16 orang dalam peristiwa tersebut, nan terdiri dari beragam peran mulai dari penyelenggara hingga pengintai.

Hal ini menjadi salah satu dasar tuntutan agar proses norma dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum serta disertai pembentukan TGPF independen.

(del/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]