Kuasa Hukum Yaqut Bantah Ada Penerimaan Atau Pemberian Uang

Jakarta, CNN Indonesia --

Kuasa norma mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah ada penerimaan duit ke kliennya alias pemberian duit dari kliennya dalam kasus kuota haji nan disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami menegaskan bahwa tidak pernah ada penerimaan duit oleh pengguna kami dan tidak pernah ada pemberian duit oleh pengguna kami baik secara langsung maupun tidak langsung," kata kuasa norma Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).

Jika ada pihak nan mengaku menerima alias mengaku melaksanakan perintah dari Yaqut terkait perihal tersebut, kuasa norma menyatakan itu tidak betul dan kudu dibuktikan secara sah. "Bukan disebarluaskan sebagai kebenaran nan telah final dan terbukti," lanjut kuasa hukum.

Yaqut juga disebut tak pernah dikonfirmasi secara berimbang soal keberadaan nan US$1 juta tersebut. Yaqut juga tidak pernah ditunjukkan alur duit nan dimaksud, tak pernah diminta memberikan penjelasan alias konfrontasi, alias ditanya apakah pernah menerima duit tersebut. 

"Tidak pernah pula ditanya apakah pernah memberikan duit sebanyak itu baik sendiri maupun melalui pihak lain" kata kuasa hukum.

Kuasa norma melanjutkan, Yaqut sudah berupaya meminta klarifikasi, tapi pihak-pihak nan relevan tak pernah dihadirkan untuk dilakukan konfrontasi.

"Klien kami pernah berjumpa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyatakan kesiapan untuk dilakukan konfrontasi serta meminta penjelasan kepada pihak-pihak nan menyatakan adanya aliran biaya dan/atau pemberian dana, namun pihak-pihak dimaksud tidak pernah dihadirkan untuk penjelasan alias dikonfrontasi secara terbuka dan objektif," kata kuasa hukum.

Ha ini menurut kuasa norma menunjukkan bahwa Yaqut tidak pernah mengelak untuk mengungkap kebenaran materiil. "Justru pengguna kami nan aktif meminta agar kebenaran tersebut diuji secara berimbang," katanya.

Kuasa norma menduga ada kemungkinan pengalihan rumor dari persoalan operasional nan sesungguhnya ke arah kriminalisasi terhadap kebijakan.

Selain itu, jika mau menelusuri arus uang, kuasa norma mengatakan nan kudu dibongkar adalah pihak-pihak nan betul mengetahui, mengumpulkan, menguasai dan menggunakan duit tersebut. 

Kuasa norma melanjutkan, andaikan betul terdapat pihak nan baru menyerahkan alias mengembalikan duit setelah sekian lama dan setelah perkara kuota haji dipersoalkan, maka perihal itu justru menuntut pembongkaran total terhadap siapa nan sebenarnya berada di kembali duit tersebut. 

"Perlu dipahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2025M telah diaudit BPK dan dalam hasil audit tersebut BPK menyatakan ada efisiensi kurang lebih sebesar Rp600 miliar," kata kuasa hukum.

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan kewenangan jawab mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk tulisan berjudul KPK Sudah Periksa ZA Diduga Perantara Aliran Uang ke Pansus Haji. CNN Indonesia memohon maaf atas kekeliruan nan terjadi. 

(tim/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]