Memutar Roda Misi Beyond Zero Toyota

Net Zero Emission (NZE) bukan lari sigap melainkan maraton nan perlu pengharmonisan penemuan dan keterlibatan banyak pihak. NZE juga bukan tujuan akhir melainkan suatu tahapan.

Dengan prinsip itulah Toyota menerapkan Beyond Zero nan melambangkan komitmen menciptakan ekosistem hijau berkepanjangan di masa depan.

Salah satu corak komitmen itu dituangkan Toyota Indonesia melalui aktivitas berjudul ‘Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon’. Pameran solusi mobilitas hijau ini digelar pada 12-15 Februari 2025 di Jakarta.

Acara ini merupakan hasil kerjasama Toyota Indonesia dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan para rekanan nan punya misi sama menuju netralitas karbon. Acara ini juga salah satu rangkaian menuju Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) kedua nan bakal digelar pada Agustus mendatang.

Masahiko Maeda, CEO Toyota Regional Asia, mengatakan Toyota beruntung bisa jadi bagian perjalanan Indonesia selama lebih dari 50 tahun.

Ia juga mengatakan Toyota berkomitmen mendukung perekonomian jangka panjang, pengembangan industri dan keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia.

Maeda menggambarkan ‘Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon’ sebagai aktivitas nan mengilustrasikan strategi teknologi multi-pathway Toyota selaras beragam sumber daya daya dan infrastruktur.

Pendekatan multi-pathway nan diterapkan Toyota merupakan sebuah strategi merangkul beragam teknologi untuk mencapai penurunan emisi tingkat bumi dan memastikan tak ada nan tertinggal dalam transisi daya dan mobilitas.

"Misi kami sangat jelas, emisi karbon kudu segera dikurangi dan kita kudu bertindak sekarang. Toyota telah berkomitmen memberikan teknologi ramah lingkungan nan memenuhi misi ini," kata Maeda.

Mengingat keberagaman sumber daya di Indonesia, Maeda menjelaskan pendekatan Toyota nan seimbang, termasuk penyediaan teknologi kendaraan low carbon Internal Combustion Engine (ICE), flexy fuel, Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV) dan fuell cell berbasis hidrogen bakal menyelesaikan problematik secara efektif untuk menuju dekarbonisasi Indonesia.

Indonesia dikatakan sebagai negara nan mempunyai keberagaman dengan beragam daya potensial. Selain itu negara ini juga disebut punya kebutuhan mobilitas nan unik.

Karena itu, menurutnya, Toyota percaya satu solusi tak bisa menyelesaikan semua masalah, sehingga perlu ada banyak opsi agar setiap golongan masyarakat, mulai dari area urban hingga pedesaan, dapat mengakses mobilitas berkelanjutan.

Toyota berkomitmen memberikan teknologi ramah lingkungan nan memenuhi pengurangan emisi karbon.

CEO Toyota Regional Asia, Masahiko Maeda

Pendekatan multi-pathway dikatakan bisa mengakselerasi realisasi dekarbonisasi dengan menawarkan beragam teknologi untuk dipilih konsumen dan membikin mereka berkontribusi buat pengurangan emisi.

"Itulah kenapa kami mendukung visi Beyond Zero—untuk membikin masa depan nan tidak hanya mencapai Netralitas Karbon tetapi juga inklusif, inovatif dan berkelanjutan," tutur Maeda.

Selama aktivitas ini digelar empat hari, Toyota Indonesia melakukan carbon offset untuk emisi nan dihasilkan, senilai 50 ton CO2e, dengan menggandeng PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 dari Pertamina New & Renewable Energy.

Lalu segala kelistrikan di aktivitas ini disuplai dari generator hydrogen 100 KVA bebas emisi nan disediakan PLN.

Pameran ini terbuka untuk umum, para visitor bisa melihat, menyentuh dan merasakan langsung teknologi kendaraan buah multi-pathway nan disediakan Toyota untuk Indonesia.

Bukan hanya deretan mobil di atas, Toyota juga menampilkan Forklift FCEV sebagai contoh pemanfaatan teknologi hidrogen untuk kendaraan komersial. Teknologi ini juga terbuka buat digunakan di truk dan bus

Masih ada lagi produk penemuan teknologi hidrogen dari Toyota, ialah H2 Griller & H2 Generator.

Alat ini memperlihatkan penggunaan hidrogen sebagai sumber daya terbarukan tidak hanya untuk transportasi tetapi bisa buat aplikasi lain seperti memasak di rumah, co-firing industry dan lainnya.

Toyota Indonesia sudah cukup lama menyediakan opsi teknologi hijau sebagai solusi menuju NZE Indonesia 2060. Semua teknologi dan kecanggihan ekosistemnya bisa dilihat di satu tempat khusus, ialah di xEV Center nan didirikan di letak pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang 3.

Fasilitas di lahan seluas 600 meter persegi ini merupakan area edukasi serta pengembangan keahlian elektrifikasi dan daya hijau Toyota Indonesia. xEV Center diresmikan pada Mei 2022 tetapi pembangunannya sudah dilakukan sejak Juli 2020.

Pada fase pertama pembangunan xEV Center konsentrasi menyajikan beragam info tentang teknologi elektrifikasi untuk HEV, PHEV dan BEV.

Sementara pada fase kedua konsentrasi untuk daya hijau dari beragam teknologi dan prasarana nan sumber energinya berasal dari daya terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), kincir angin, kincir air, hidrogen, hingga panel surya.

Pada fase ini Toyota Indonesia bisa memperlihatkan ekosistem elektrifikasi dari hulu sampai hilir.

Pengembangan bakal dilanjutkan ke fase ketiga nan konsentrasi ke mobility dengan pagelaran seperti Intelligent Transport System.

Saat ini pembangunan xEV Center sudah masuk ke fase kedua.

Toyota Indonesia baru saja meresmikan Hydrogen Refueling System (HRS) pada 11 Februari 2025 menggunakan biaya investasi Rp35 miliar.

HRS merupakan akomodasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen nan menjadi bukti pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia bergerak maju, serta menjadi bagian upaya mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen di Tanah Air.

HRS nan dibangun TMMIN ini merupakan hasil kerjasama dengan beragam pihak, termasuk pemerintah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pertamina, PLN, serta sejumlah akademisi dan industri terkait.

HRS nan disediakan Toyota Indonesia ini mempunyai dua jenis sistem tekanan ialah 700 bar untuk pengisian FCEV seperti Mirai alias truk komersial dan 350 bar buat aplikasi forklift.

Hidrogen berpotensi besar sebagai sumber daya krusial di masa depan, bukan hanya lantaran ramah lingkungan tetapi komponen teringan ini paling melimpah di alam semesta.

Hidrogen dapat secara mudah ditemukan di air, gas alam ataupun biomas seperti nabati dan gas metana. Potensi pemanfaatannya di Indonesia besar lantaran negara ini mempunyai sumber daya alam terbarukan melimpah, misalnya air, geothermal dan senyawa lainnya.

HRS milik Toyota Indonesia saat ini masuk ke dalam jenis grey hydrogen, salah satu bagian dalam pengklasifikasian produksi hidrogen berasas metode pembuatannya.

Grey hydrogen adalah corak nan paling umum, produksinya dilakukan menggunakan gas alam alias bahan bakar fosil lainnya melalui proses nan disebut steam methane reforming (SMR). Ketergantungan pada bahan bakar fosil membikin produksi grey hidrogen mengandung banyak karbon dioksida dan gas rumah kaca.

Selain grey hydrogen ada pula nan namanya blue hydrogen. Pada dasarnya blue hydrogen adalah upaya mendekarbonisasi grey hydrogen.

Produksi blue hydrogen menggunakan teknologi carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture and utilisation (CCU).

Kemudian ada pengelompokkan green hydrogen nan dianggap sebagai satu-satunya langkah produksi hidrogen paling rendah karbon. Produksi green hydrogen menggunakan sumber daya terbarukan seperti matahari, angin alias air melalui proses elektrolisis.

Toyota Indonesia berkomitmen bakal melakukan transisi dari grey hydrogen ke green hydrogen sebagai tujuan utama untuk mendukung keberlanjutan, dekarbonisasi dan memajukan solusi daya bersih di industri manufaktur.

Tingginya biaya produksi hidrogen menjadi tantangan utama mengambil teknologi ini di sektor transportasi. Namun, dengan semakin luasnya penggunaan hidrogen, biaya produksinya dinilai bisa semakin menurun.

Pemerintah sendiri menargetkan pada 2038-2040 hidrogen sudah bisa digunakan secara lebih luas di Indonesia, baik untuk sektor transportasi maupun industri energi.

‘Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon’ bukan hanya jadi tempat unjuk diri sejauh mana misi dan visi Toyota Indonesia untuk teknologi ramah lingkungan, tetapi juga jadi tempat banyak ahli filsafat ulung berganti pikiran.

Berbagai seminar telah digelar selama penyelenggaraan aktivitas ini dan banyak menghasilkan air terjun info dari segala sisi.

Salah satunya datang dari Apit Pria Nugraha, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Ia mengungkapkan salah satu hambatan nan dikeluhkan pelaku industri saat ini mengenai dekarbonisasi dan kepatuhan pada patokan lingkungan hidup adalah 'fragmented policy'.

Dia memahami pelaku industri bisa mengalami kebingungan lantaran misalnya sesuatu seperti info nan sama diminta beberapa kali oleh lembaga pemerintah berbeda dan sistem pelaporan ribet.

"Ini masalah nyata, paling tidak kami berani mengakui itu masalah nan perlu diselesaikan," ujar Apit.

Apit bilang perlu pengharmonisan untuk mengatasi perihal tersebut nan dia katakan bakal dituangkan dalam kebijakan baru nan sedang disusun.

"Kalau petunjuknya, kebijakan nan bakal kami keluarkan dalam waktu dekat ini dalam konteks dekarbonisasi sektor industri ada dua, kebijakan nan sifatnya restrictive dan kedua fasilitatif," ucap dia.

Kebijakan restrictive berupa pembatasan emisi menuju mandatory carbon market untuk sektor industri. Hal ini dikatakan bakal sejalan upaya pemerintah menciptakan carbon market level nasional, sementara Kemenperin menciptakan untuk sektor industri.

Untuk menerapkan kebijakan restrictive menuju carbon market, Apit mengatakan perlu info emisi dan lainnya nan didukung infrastruktur. Hal ini bakal membikin pelaku industri wajib melaporkan profil emisi nan dihasilkan, seperti polusi udara alias GRK.

Kebijakan restrictive, nan disebut berupa Peraturan Menteri, dikatakan bakal terbit 'dalam waktu dekat' dan diusahakan rilis pada semester satu 2025.

Ekspektasi pembatasan emisi untuk empat sub-sektor, industri semen, pupuk, besi-baja dan pulp kertas, bakal dimulai pada 2027.

Lalu selama dua tahun diharapkan sudah terkumpul info inventori profil emisi empat sub-sektor industri buat memulai tahap awal carbon market.

Setelah itu, dua tahun kemudian alias pada 2029, lima sub-sektor lagi, termasuk industri otomotif, mulai berlaku. Sub-sektor industri nan lain bakal menyusul dua tahun kemudian alias pada 2031.

"Somewhere along the way, mudah-mudahan di level nasional sudah terbentuk juga mandatory carbon market. Ekspektasi kami di level nasional, mudah-mudahan tak sampai 2030," jelas dia.

Sementara kebijakan fasilitatif adalah support untuk pelaku industri menerapkan teknologi dekarbonisasi 'tanpa perlu mengeluarkan uang'. Kemenperin dikatakan sudah menyiapkan model upaya nan memafasilitasi penerapan teknologi dengan syarat utama pelaku industri kudu mendapatkan cost efficiency sebesar 30 persen.

Cost efficiency sebesar 30 persen itu nan bakal digunakan untuk bayar biaya penerapan teknologi tersebut.

Apit juga mengatakan Toyota Indonesia paling di depan mendukung upaya dekarbonisasi di dalam negeri. Dia mengapresiasi multi-pathway nan disebut sesuai prinsip Kemenperin bahwa perubahan kudu berjenjang dan transformasi ke industri lebih hijau menggunakan penemuan teknologi mobilitas.

"Jadi bukan ke industri nan hijau tetapi ke industri nan lebih hijau," katanya.

Sementara itu, Eniya Listiani Dewi, Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM, menjelaskan ada potensi optimasi daya baru terbarukan (EBT) di sektor transportasi.

Dia menyebut transportasi memegang kunci krusial untuk penurunan emisi di dalam negeri.

Berdasarkan strategi dekarbonisasi menuju NZE 2060 di sektor transportasi nan dipaparkan Eniya, ada lima sorotan rencana, ialah pemanfaatan biofuel untuk mengurangi impor BBM, penggunaan kendaraan listrik jenis penumpang dan barang, green hydrogen buat kendaraan komersial dan green amonia untuk kapal, Sustainable Aviaton Fuel (SAF) dan elektrifikasi transportasi publik.

Tentang biofuel, Eniya memaparkan program mandatori Biodiesel 40 persen namalain B40 telah bertindak mulai 1 Januari 2025. Sedari saat itu hingga sekarang dikatakan B40 sudah tersalurkan 1,2 juta kiloliter dan pada tahun ini ditargetkan 15,6 juta kiloliter dengan penghitungan penurunan emisi sekitar 41 juta ton CO2.

Eniya juga menyinggung soal program bioetanol nan sebenarnya sudah melangkah dari 2008 hingga sekarang. Dia mengatakan telah ada usulan memasukkan bioetanol menjadi mandatori seperti biodiesel di peraturan baru.

Selain itu dia juga menyebut ada upaya membikin bioavtur untuk penerbangan. Pengujian bioavtur sudah dikerjakan sejak 2021.

Salah satu program kendaraan listrik nan dicanangkan Kementerian ESDM, konversi motor listrik, mencapai 1.300-an unit pada 2024, naik dari catatan 2023 hanya 145 unit. Konversi motor listrik ini didukung insentif Rp10 juta per unit nan diberikan Kementerian ESDM.

Kelanjutan program konversi ini tetap menggantung karena anggarannya tetap didiskusikan lantaran efisiensi kementerian.

Eniya mengapresiasi penemuan Toyota Indonesia nan mendirikan HRS sebagai bagian dari ekosistem pemanfaatan daya hidrogen di Tanah Air. Dia menyebut keahlian 700 bar nan dimiliki HRS merupakan tertinggi di Indonesia.