Mendagri Buka Musrenbang Sulut, Dorong Daerah Serap Program Prioritas

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4). Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan rencana pembangunan wilayah dengan prioritas nasional.

Dalam arahannya, dia membujuk pemerintah wilayah di Sulawesi Utara untuk menangkap dan mengoptimalkan program prioritas pemerintah pusat. Ia menilai langkah tersebut krusial agar faedah pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan info Kementerian Dalam Negeri, kapabilitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan biaya transfer dari pusat, sehingga kesempatan pemanfaatan program nasional dinilai cukup terbuka.

Tito pun menekankan bahwa optimasi program pusat dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat keahlian pembangunan daerah. Selain memberikan akibat langsung bagi masyarakat, pendekatan ini juga dinilai bisa mendukung peningkatan kapabilitas fiskal daerah.

"Baru satu program Bapak Presiden, [yaitu Program] Perumahan, itu saja bisa memberikan faedah banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Di samping sektor perumahan, terdapat sejumlah program prioritas lain nan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah wilayah di Sulawesi Utara. Fokus utama pemerintah saat ini mencakup penguatan ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian besar melalui inisiatif Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta program rehabilitasi akomodasi pendidikan. Di bagian kesehatan, pemerintah pusat telah menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis nan menyasar langsung masyarakat luas.

Bagi wilayah pesisir, pemerintah menyediakan program pengembangan kampung nelayan dan penguatan sektor pergaraman nasional sebagai motor penggerak ekonomi. Mendagri menekankan bahwa keberhasilan menangkap program-program ini bakal menjadi parameter produktivitas kepala wilayah dalam membangun wilayahnya.

Pemanfaatan program nasional ini juga dipandang sebagai salah satu strategi efektif untuk meningkatkan PAD secara tidak langsung. Melalui support terhadap pembangunan bentuk seperti rumah rakyat, pemerintah wilayah dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan jasa.

Salah satu corak support nan bisa diberikan oleh pemerintah wilayah adalah dengan menyederhanakan proses perizinan bagi sektor swasta. Efisiensi birokrasi dipercaya bakal mendorong minat investasi nan nantinya berkontribusi pada retribusi dan pajak daerah.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat menjadi instrumen krusial dalam mempercepat proses perizinan. Dengan sistem jasa terpadu, masyarakat dan pelaku upaya dapat mengakses beragam jasa dalam satu tempat.

Menurut Tito, kemudahan perizinan bakal mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Aktivitas tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan wilayah melalui pajak dan retribusi.

"Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini buahpikiran bagus, untuk buat perizinan, juga cepat," tandasnya.

Sebagai informasi, Pembukaan Musrenbang ini juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, berbareng jejeran Forkopimda dan para bupati serta wali kota turut mendengarkan langsung pengarahan tersebut.

(rir)

Add as a preferred
source on Google