Mendagri Dorong Inovasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong penemuan digitalisasi pada sistem pembayaran pajak wilayah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Tito menyebut sistem pembayaran ini nantinya bakal terintegrasi secara online nan menyerupai langkah kerja QRIS milik Bank Indonesia (BI).

"Kalau nan nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membikin sistem nan seperti QRIS itu, tapi online. Supaya kelak bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda," ucap Tito saat menghadiri Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di laman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3).

Dalam upaya peningkatan PAD, Mendagri menekankan untuk tidak menambah beban pajak baru kepada rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat selaku konsumen telah bayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dulu oleh pihak pengusaha selaku kolektor.

"Pertanyaannya, apakah duit itu disampaikan ke Dispenda sama dengan nan dikumpulkan?" ungkap Tito dalam keterangan resmi.

Oleh lantaran itu, melalui sistem pembayaran digital nan terintegrasi secara online, Mendagri berambisi duit pajak nan dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah wilayah tanpa kudu dikumpulkan oleh pemilik upaya terlebih dahulu. Ia meyakini penemuan ini tidak hanya bakal mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga bisa menambah PAD secara signifikan.

Mendagri pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, nan bisa mencapai kemandirian fiskal dengan PAD nan ditopang dari sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran. Menurutnya, perihal ini membikin Kabupaten Badung tidak lagi goyah meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memandang potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dinilai mempunyai industri hospitality nan kuat dan sangat potensial menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Ini jika bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional alias inisiatif wilayah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD bakal kuat, sehingga wilayah bisa berdikari secara fiskal," pungkas Mendagri.

Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM dan Potensi Pasar Halal

Di kesempatan nan sama, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekspansi pasar produk legal bagi perekonomian daerah.

Menurutnya, penguatan kedua sektor tersebut krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan kesempatan pasar nan terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nan bisa memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68 persen pada masa pandemi tahun 2020.

Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM nan berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil," ujar Tito.

Selain itu, Mendagri menegaskan Indonesia mempunyai potensi kerajinan tangan nan sangat beragam dan termasuk nan terbesar di dunia. Potensi tersebut perlu terus dimaksimalkan. Menurutnya, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai barang biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi imajinatif nan mempunyai daya saing tinggi di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung kesempatan pasar produk halal. Ia mengungkapkan bahwa produsen produk legal terbesar di bumi saat ini justru didominasi oleh negara-negara nan bukan kebanyakan muslim seperti Tiongkok dan Brasil. Menurutnya, Indonesia kudu bisa bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.

"Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market nan diserbu oleh negara-negara nan bukan kebanyakan muslim, tapi mereka memproduksi [produk halal]. Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai? Kira-kira seperti itu," ucapnya.

(har)

[Gambas:Video CNN]