Mendagri: Kepemilikan Rumah Warga Jadi Indikator Sukses Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan jumlah penduduk nan mempunyai rumah layak huni menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah. Oleh lantaran itu, dia meminta para pemimpin wilayah mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

Arahan tersebut disampaikan dalam aktivitas Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (3/3).

Pada kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa kepemimpinan wilayah tidak hanya dinilai dari aspek manajemen semata. Keberhasilan seorang pemimpin terlihat dari kemampuannya meningkatkan derajat hidup masyarakat secara nyata.

Beberapa parameter kemajuan wilayah meliputi penurunan nomor kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Bertambahnya jumlah penduduk nan menempati kediaman layak menjadi poin krusial dalam penilaian tersebut.

“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membikin rakyatnya punya rumah, makin banyak nan nggak punya rumah, kandas kepala wilayah itu,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3).

Saat ini tantangan pemenuhan kebutuhan kediaman di tingkat nasional tetap tergolong besar. Masih ada puluhan juta penduduk nan belum mempunyai rumah alias tetap tinggal di tempat tidak layak.

Pemerintah pusat terus mengupayakan beragam terobosan pembiayaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Fokus program ini mencakup pembangunan unit baru hingga pembaharuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan sektor perbankan dan sinergi lintas lembaga diharapkan bisa mempercepat realisasi sasaran perumahan. Langkah ini menjadi prioritas untuk memberikan kepastian kediaman bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Tito menilai sektor pembangunan perumahan memberikan akibat ekonomi nan sangat luas bagi daerah. Industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku UMKM bakal ikut tumbuh seiring meningkatnya proyek konstruksi.

Mendagri mengapresiasi pemerintah wilayah nan sudah membebaskan biaya BPHTB dan retribusi persetujuan gedung gedung. Kebijakan tersebut efektif menekan biaya pembangunan sehingga nilai rumah menjadi lebih terjangkau oleh rakyat.

Ia mendorong seluruh pemerintah wilayah di Kalimantan Barat untuk memaksimalkan penerapan kebijakan insentif tersebut. Regulasi nan telah dibuat kudu diikuti dengan langkah nyata agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Dukungan terhadap program 'gentengisasi' nan dicanangkan Presiden Prabowo juga menjadi sorotan krusial dalam kunjungan ini. Tito menekankan pentingnya aspek kualitas dan estetika hunian, terutama pada area pariwisata.

Wilayah Singkawang nan dikenal sebagai kota wisata disarankan untuk mulai mengurangi penggunaan genting seng pada bangunan. Penggunaan material nan lebih artistik dinilai bakal mempercantik tampilan kota di mata wisatawan.

"Jadi tolong buat program juga nan non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri," ujar dia.

Penggunaan genteng diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pengembangan industri material lokal di wilayah tersebut. Fokus pembangunan tidak hanya pada kesiapan unit, tetapi juga kenyamanan visual lingkungan pemukiman.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie beserta jejeran pejabat mengenai juga datang mendampingi kunjungan kerja tersebut.

(rir)