Ojol Ancam Bertindak Keras Jika Tuntutan Demo 20 Mei Diabaikan

Jakarta, CNN Indonesia --

Gabungan pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia, Garda, menakut-nakuti bakal melancarkan tindakan besar-besaran jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan nan selama ini telah disuarakan. Mereka menyebut kesabaran para mitra sudah nyaris habis.

Para pengemudi ojol dari beragam wilayah telah acapkali menggelar tindakan massa di kota-kota besar. Namun, tuntutan nan diajukan tetap belum menemui titik terang.

Beberapa poin nan terus mereka suarakan meliputi pengurangan potongan nan dikenakan pihak aplikasi, pemberian payung norma bagi para mitra serta tindakan tegas terhadap aplikator nan dinilai melanggar aturan.

Salah satu tuntutan utama adalah pengurangan potongan komisi nan dikenakan oleh aplikator. Meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 menetapkan pemisah maksimal potongan sebesar 15 persen, sejumlah aplikator dinilai tetap menerapkan potongan hingga 30 persen alias lebih, nan dianggap memberatkan para pengemudi.

Menurut mereka, sejauh ini belum ada tanggapan serius dari pihak pemerintah. Jika kondisi tersebut terus bersambung hingga demo besar nan dijadwalkan pekan depan, mereka menyatakan siap turun dengan tindakan nan lebih keras.

"Saat pemerintah tidak bisa bertindak, maka kami nan bakal bertindak berbareng rekan-rekan dari beragam aliansi, organisasi, serikat, federasi dan konfederasi, kami bakal bertindak keras dan tegas," ujar Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dikutip dari detik, Sabtu (17/5).

Ia dengan tegas menyatakan tidak ada maaf bagi pihak aplikator. Menurutnya para mitra ojol telah bersabar bertahun-tahun, namun kerap diremehkan.

"Tidak ada maaf bagi aplikator-aplikator pelanggar aplikasi lantaran selama ini sejak tahun 2022 pengemudi online campuran roda dua dan empat sudah sangat bersabar, namun diremehkan aplikator-aplikator pelanggar regulasi," tambahnya.

Demo besar 20 Mei

Igun menyebut tindakan massa dalam waktu dekat bakal berjalan pada Selasa (20/5). Ia memperkirakan sebanyak 500 ribu pengemudi ojol campuran bakal ikut turun langsung ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

"Pada Selasa 20 Mei, bakal ada beberapa aliansi ikut serta, ialah APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan," tuturnya.

Jumlah 500 ribu massa tindakan tersebut bakal tersebar di seluruh kota di Indonesia.

"Aksi ini diperkirakan digelar di nyaris seluruh kota di Indonesia dengan perkiraan total pengemudi roda dua dan empat nan bakal turun sekitar 500 ribu orang dengan sasaran utama kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado dan Ambon," sambungnya.

Walau tindakan bakal dilaksanakan secara serentak di beragam daerah, pusat demonstrasi tetap bakal berlokasi di Jakarta. Igun mengatakan ada tiga titik utama nan menjadi konsentrasi aksi, ialah Istana Merdeka, Kantor Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.

"Aksi Akbar 205 ini bakal terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kemenhub dan DPR RI, maka bakal sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta bakal lumpuh lantaran kemacetan panjang, sehingga kami minta maaf dari jauh hari andaikan ada masyarakat terjebak kemacetan," pungkasnya.

Permasalahan antara pengemudi ojol dan aplikator sebenarnya telah berjalan sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020. Penurunan insentif dan tarif nan dilakukan aplikator dengan argumen efisiensi selama pandemi memicu ketidakpuasan di kalangan pengemudi.

Dalam periode Maret 2020 hingga Maret 2022, tercatat 71 tindakan protes nan melibatkan lebih dari 130 ribu pengemudi di beragam kota di Indonesia.

Aksi-aksi tersebut umumnya menuntut pengembalian skema insentif nan setara dan penetapan tarif nan layak. Namun, hingga kini, persoalan tersebut belum mendapatkan solusi nan memadai dari pihak aplikator maupun pemerintah.

Berikut tuntutan massa ojol:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan hukuman tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar izin Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP campuran Kemenhub, Asosiasi, Aplikator
3. Potongan Aplikasi 10 persen
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI

(job/fea)

[Gambas:Video CNN]