Ormas Di Makassar Kecam Penyebar Potongan Video Ceramah Jk Di Ugm

1 jam yang lalu

Makassar, CNN Indonesia --

Presidium Anti Provokator Nasional mengecam keras pihak pertama nan menyebarkan dan melakukan framing terhadap potongan video pidato Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Presidium Anti Provokator Nasional, Muchtar Daeng Lau mengatakan tindakan penyebaran video secara sepihak telah memprovokasi ruang publik dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap isi pidato JK.

"Kami mengutuk keras orang pertama memposting video Pak JK ketika pidato di UGM sehingga terjadi polemik dan ketidaknyamanan nan berkepanjangan," kata Muchtar Daeng Lau kepada wartawan, Jumat (17/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka menilai pernyataan JK dalam pidato tersebut merupakan corak penjelasan atas realitas sosial dan kepercayaan pada masa bentrok terdahulu, bukan representasi aliran kepercayaan tertentu.

"Kami menyatakan bahwa apa nan dikatakan bapak JK adalah corak penjelasan atas realitas sosial dan kepercayaan pada pihak ketika terjadi bentrok masa lalu, bukan representasi aliran kepercayaan tertentu secara normatif," ungkapnya.

Muchtar Daeng Lau menegaskan bahwa tuduhan penistaan kepercayaan maupun upaya kriminalisasi terhadap Jusuf Kalla merupakan perihal nan tidak tepat, tidak berdasar, dan berlebihan.

Mereka menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, tidak memotong maupun mengedit isi pidato secara parsial, serta memahami konteks pernyataan secara utuh agar tidak memicu kesalahpahaman antar umat beragama.

"Seluruh komponen bangsa diharapkan tetap menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan keragaman dalam kehidupan bernegara," pungkasnya.

Bantahan JK hingga UGM

Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga telah membantah dugaan penistaan aliran Kristen sebagaimana nan dilayangkan DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain.

Husain menyebut postingan video nan viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK nan menyebut kedua belah pihak dalam bentrok Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.

"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.

Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun kepercayaan di bumi nan mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.

"Pandangan keliru kedua pihak inilah nan terlebih dulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun kepercayaan nan membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.

Kanal YouTube Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ikut bersuara soal pidato JK berjudul 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar' bertempat di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu.

Admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar nan disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.

"Jemaah sekalian, kami minta dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan nan beredar. Seringkali cuplikan nan tidak komplit dapat menimbulkan kesalahpahaman lantaran konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.

"Mari kita bersikap setara dalam menilai suatu hal, dengan memandang secara menyeluruh sebelum mengambil konklusi alias menyebarkannya lebih lanjut. Adapun andaikan memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan langsung ke pihak nan bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik JK melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.

Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam bentrok dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam rumor nan sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak nan melaporkan JK ke polisi.

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

(mir/dal)

Add