slot gacor hari ini gampang menang manut88 slot dana manut88 link manut88 manut88 login manut88 manut88 link manut88 slot server thailand manut88 manut88 manut88 manut88 link alternatif manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 login manut88 login GampangJP

Pan Tolak Usulan Kpk Soal Jabatan Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menolak usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa kedudukan ketua umum partai maksimal dua periode.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa masa kedudukan ketua umum merupakan kewenangan partai politik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa satu periode. Bisa dua periode. Bisa tiga, dan seterusnya. Tentu masing-masing ada argumen untuk mendukung masing-masing opsi," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (23/4).

Ketua Komisi VII DPR itu mengingatkan KPK agar tak ikut kombinasi dan mengurusi teknis internal partai. Menurut dia, parpol adalah lembaga politik nan mempunyai AD/ART sebagai pedoman dan dasar norma internal untuk beraktivitas.

"Soal Ketum, ya biarlah itu diputuskan di internal. Kalau semua setuju boleh lebih 2 periode, ya silakan. Kalau mau ada pembatasan, bagus juga. nan krusial masuk dalam AD/ART agar bisa menjadi landasan hukum," ujarnya.

Sikap Golkar

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhamad Sarmuji belum menyampaikan sikap tegas soal usulan KPK untuk membatasi masa kedudukan ketua umum hanya dua periode.

Hanya saja, menurut Sarmuji, nan lebih krusial bagi partai saat ini adalah kerakyatan internal untuk menjamin suasana internal partai melangkah sehat dan kekuasaan bertumpu ada satu orang.

"Yang lebih krusial adalah adanya kerakyatan internal nan menjamin proses di partai melangkah sehat sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang," ujarnya.

Usulan KPK soal masa kedudukan ketum partai tertuang dalam laporan tahunan nan dirilis Direktorat Monitoring KPK 2025. Dalam laporan itu, KPK mengusulkan perbaikan tata kelola terhadap sejumlah lembaga dan program strategis pemerintah, termasuk partai politik.

Khusus perbaikan partai politik, KPK total mengeluarkan 16 poin rekomendasi perbaikan, salah satunya agar masa kedudukan ketua umum partai dibatasi hanya untuk dua periode. Selain itu, ada pula rekomendasi agar partai memperbaiki kurikulum pendidikan dan kaderisasi.

(thr/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Berita Hari Ini

Berita Terbaru

Berita Indonesia

Cerita Horor

Pesona indonesia

Kabar Tempo

Liputan berita

Berita Indonesia Terbaru