Selain Batasi Jabatan Ketum, Kpk Juga Usul Syarat Capres Harus Kader

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah perbaikan tata kelola partai dalam laporan nan dirilis Direktorat Monitoring pada Jumat (17/4).

Selain mengusulkan pembatasan masa kedudukan ketua umum hanya dua periode, KPK juga mengusulkan syarat pencalonan presiden, wakil presiden, hingga kepala wilayah berasal dari kader alias telah melalui sistem kaderisasi.

KPK mengusulkan revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik nan mengatur soal itu.

"Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian dikutip dari ikhtisar laporan tersebut, Kamis (23/4).

Untuk itu, KPK meminta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyusun standar sistem kaderisasi partai dengan support finansial politik (Banpol).

Kemudian, lewat revisi UU Parpol, KPK juga merekomendasikan jenjang alias tingkatan partai mulai dari muda, madya, hingga utama. Jenjang tingkatan nantinya bakal menjadikan syarat pencalonan kader di pemilu baik legislatif maupun eksekutif.

Misalnya, kader muda hanya bisa mencalonkan diri di level DPRD kabupaten kota, madya di level DPRD provinsi, dan utama di level DPR RI. Nantinya, ada pula pemisah waktu keanggotaan sebelum bisa dicalonkan.

"Persyaratan kader nan menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya".

"Menambahkan persyaratan pemisah waktu minimal berasosiasi dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai".

(thr/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]