Periklindo Ungkap Efek Positif-negatif Penerapan Pajak Mobil Listrik

Jakarta, CNN Indonesia --

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengatakan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik merupakan kesempatan bagi pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menunjukkan support bagi elektrifikasi.

"Hal ini kudu dilihat sebagai suatu perihal nan positif, dan kudu dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi para pemangku kebijakan di level provinsi," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo Achmad Rofiqi, disitat dari Antara, Rabu (21/4).

Kendaraan listrik, mobil dan motor, sebelumnya tidak dibebani PKB dan BBNKB. Namun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan patokan pada 1 April 2026 nan isinya membatalkan perihal tersebut.

Penentuan besar PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik diwenangkan kepada Pemprov. Pemprov punya pilihan tetap menggratiskan PKB dan BBNKB alias mulai membebaninya buat menambah pendapatan daerah.

Periklindo mengatakan perihal itu menjadi ruang strategis bagi pemerintah provinsi menarik investasi dan memperluas adopsi, terutama di luar Jawa. Dukungan Pemprov dikatakan berpotensi menjadi daya tarik tambahan bagi penanammodal untuk pengembangan industri kendaraan listrik dan ekosistem pendukungnya.

"Asosiasi mengharapkan ini menjadi peluang, tinggal gimana memanfaatkannya," tutur Rofiqi.

Aturan baru dari Kemendagri disebut membuka ruang bagi Pemprov memberi keleluasaan bagi konsumen dan industri, seperti pembebasan alias pengurangan PKB dan BBNKB. Selain itu berpotensi pula untuk pemberian akomodasi insentif baru.

Selain dipandang positif, Periklindo juga menilai ada akibat dari patokan baru ini, misalnya kebijakan antardaerah tak selaras.

Bila beragam wilayah mulai menerapkan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik dipandang dapat menghalang pertumbuhan industri nan sekarang tetap dalam tahap awal dengan tingkat penetasi di bawah 5 persen.

"Penyerahan kewenangan fiskal sepenuhnya kepada wilayah berisiko menimbulkan ketimpangan kebijakan antar wilayah, nan pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian bagi konsumen maupun pelaku industri," ujar dia.

(fea/fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]