Pertamina: Kami Koordinasi Dengan Pemerintah Soal Harga Bbm Nonsubsidi

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Pertamina (Persero) menyatakan tetap terus mengkaji penyesuaian nilai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah dinamika nilai minyak dunia nan tetap fluktuatif. Saat ini hanya minyak bumi tetap di atas US$90 per barel.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengambil keputusan mengenai perubahan nilai BBM bersubsidi, dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah.

"Seperti kita ketahui dan sudah disampaikan oleh pemerintah kami tetap terus mengkaji dan berkoordinasi dengan pemerintah di dalam penetapan nilai BBM non-subsidi ini," ujar Baron dalam aktivitas Pertamina Sustainability Champions di Oil Centre Building Jakarta, Kamis (16/4).

Menurutnya, andaikan ada perubahan nilai BBM nonsubsidi maka bakal diumumkan secara resmi oleh perusahaan. Saat ini, pengumuman perubahan nilai rutin dilakukan per awal bulan melalui website resmi perusahaan.

"Kami berambisi masyarakat tetap tenang dan terus mengikuti updating-updating nan sedang melangkah sampai dengan saat ini," kata Baron.

Pertamina memastikan setiap keputusan mengenai nilai BBM nonsubsidi bakal dilakukan secara hati-hati, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Pertamina memutuskan untuk tidak meningkatkan nilai BBM nonsubsidi meski nilai minyak bumi sudah menyentuh US$100 per barel. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Padahal, di tengah perang Timur Tengah nan tak kunjung reda, beragam negara sudah meningkatkan harga BBM dan membatasi pembeliannya.

Beberapa negara nan meningkatkan BBM buntut perang Iran vs Israel-AS adalah Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini merupakan nan paling rentan lantaran Jepang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak dari area Teluk sedangkan Korea Selatan mengimpor sekitar 70 persen.

Kemudian, di negara-negara Asia Selatan tekanan pasokan daya dianggap lebih berat, ialah Pakistan dan Bangladesh menghadapi keterbatasan fiskal serta persediaan daya nan lebih tipis.

Kantor pemerintahan Pakistan sekarang hanya beraksi empat hari dalam sepekan, sekolah ditutup, dan kebijakan bekerja dari rumah 50 persen diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Bangladesh meminta seluruh universitas negeri dan swasta tutup untuk menghemat energi.

[Gambas:Youtube]

(ldy/pta)

Add as a preferred
source on Google