Ramai Demo, Dprd Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 M

Surabaya, CNN Indonesia --

Di tengah gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, DPRD Jawa Timur (Jatim) menghapus alokasi anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) nan nyaris mencapai Rp19 miliar pada APBD 2025.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengatakan keputusan itu diambil setelah adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat nan meniadakan kunjungan luar negeri bagi pejabat negara.

"Yang semula dianggarkan nyaris Rp19 miliar, maka itu semua kita kembalikan untuk program kemasyarakatan nan menyentuh langsung dan bisa dirasakan masyarakat," kata Musyafak di Surabaya, Kamis (4/9).

Menurut dia, anggaran PDLN belasan miliar rupiah itu bakal dialihkan melalui sistem perubahan APBD 2025 ke sejumlah program lain nan manfaatnya lebih dirasakan masyarakat secara langsung.

"Kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat," ucapnya.

Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut juga memperhatikan situasi perekonomian di Jawa Timur nan tetap menghadapi tantangan. Banyak masyarakat mengeluhkan turunnya pendapatan, sementara nomor pengangguran juga tetap perlu menjadi konsentrasi perhatian.

"Ekonomi kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu kami DPRD berbareng pelaksana sepakat men-takedown semua kunjungan luar negeri," kata dia.

Selain itu, Musyafak juga mengingatkan para personil DPRD Jatim agar bisa menjaga sikap, khususnya di ruang publik. Mereka diminta menghindari perlakuan pamer kemewahan alias flexing nan berpotensi memicu kecemburuan sosial.

"Jangan sampai ada personil majelis nan memamerkan kemewahan, lantaran itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita kudu lebih sensitif terhadap situasi sekarang," pungkasnya.

(dal/dal)

[Gambas:Video CNN]