Toyota Soal Insentif Mobil Listrik Dihapus: Kapan Mandiri Jika Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia --

Bob Azam, Wakil Presiden Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menanggapi kebijakan pemerintah nan bakal menghapus pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.

Menurut Bob, strategi tersebut sebagai bagian dari fase transisi menuju kemandirian industri kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Ia menjelaskan selama ini kendaraan listrik telah mendapatkan beragam insentif dari pemerintah untuk mendorong mengambil di tahap awal. Namun, kebijakan terbaru menunjukkan adanya kemajuan untuk industri otomotif dalam negeri.

"Ya kan udah di-treatment spesial, sudah 2 tahun spesial," ujar Bob ditemui di PIK, Jakarta Utara, Senin (20/4).

Bob menjelaskan pasar mobil listrik berbasis baterai di Indonesia khususnya, saat ini sudah mulai terbentuk. Oleh lantaran itu perhatian pemerintah dinilai mulai bergeser ke aspek nan tak kalah penting, ialah pembangunan prasarana pendukung.

Berdasarkan info Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 naik signifikan menembus nomor 103.931 unit. Hasil ini membikin mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12 persen wholesales alias pengedaran dari pabrik ke dealer secara nasional.

Kenaikkan permintaan mobil listrik pada 2025 melonjak 141 persen, di mana pada 2024 wholesales hanya 43.188 unit.

"Saya bilang kan ekosistemnya kan sekarang (penjualan) mobilnya udah tumbuh dengan baik Sekarang kita saatnya memikirkan prasarana Seperti charging station gitu loh," ucapnya.

"Nah mungkin ada perubahan orientasi gitu loh Itu nan kita liat di pemerintah. Terus juga pemerintah wilayah juga Sekarang income-nya juga lagi tertekan ya. Mereka juga butuh income untuk memperbaiki jalan dan lain sebagainya," lanjutnya.

Terkait potensi atas akibat terhadap menurunkan penjualan mobil listrik, Bob menilai ketergantungan terhadap subsidi memang tidak bisa berjalan selamanya. Industri, menurutnya, kudu bersiap menghadapi kondisi pasar nan lebih mandiri.

"Sekarang kapan kita bakal berdikari untuk menjual mobil listrik jika selamanya didukung oleh subsidi gitu loh. Ya kan? Pasti kan ada batasnya gitu loh nah batasnya kapan ya terserah pemerintah," kata Bob.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat telah menetapkan penyesuaian kebijakan nan menjadi landasan baru dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Alat Berat di seluruh daerah.

Salah satu poin krusial dalam izin tersebut adalah perubahan pada ketentuan objek pajak nan dikecualikan. Jika sebelumnya kendaraan berbasis listrik tidak termasuk objek PKB dan BBNKB, sekarang ketentuan tersebut telah diperbaharui.

Sehingga, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi secara otomatis dikecualikan dari pengenaan pajak daerah.

Pada patokan terbaru, kendaraan listrik tidak disebutkan sebagai objek nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Pasal 3 ayat (3) hanya menjabarkan jenis kendaraan nan dikecualikan dari objek PKB, misalnya:

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor nan semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional nan memperoleh akomodasi pembebasan pajak dari pemerintah;
4. kendaraan bermotor daya terbarukan; dan kendaraan bermotor lainnya nan ditetapkan dengan peraturan wilayah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan sebelumnya, kendaraan listrik secara spesifik disebut dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.

Tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, Kendaraan Bermotor berbasis daya terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis daya terbarukan. Dan itu dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.

Masih dalam patokan terbaru, meski telah dikenakan pajak, kemungkinan pengenaannya tak bakal sebesar kendaraan konvensional berkah insentif dari masing-masing daerah.

Hal itu merujuk pada Pasal 19 nan menyebut pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

(ryh/mik)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]