Wapres Dorong Bgn Fokus Keamanan Pangan Dan Percepat Jangkauan Mbg Ke 3t

4 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming secara unik mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai pertemuan dengan Wapres di Jakarta pada Senin (27/4).

Menurut Nanik, pada pertemuan tersebut, Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan. Wapres juga meminta agar sisa makanan tidak kembali masuk ke dapur, lantaran berpotensi menjadi sumber penyakit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, lantaran sisa makanan ini nan berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," kata Nanik.

Sebagai langkah pencegahan, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang.

"Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.

Arahan itu disebut Nanik bakal menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan nan disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan kondusif dikonsumsi.

Nanik menambahkan, latar belakang sebagai mantan pengusaha di bagian katering membikin Gibran memahami secara perincian standar operasional prosedur (SOP) dapur.

"Sebagai mantan pengusaha di bagian katering, Wapres mengerti betul soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam perihal keamanan pangan," ucap Nanik.

Selain aspek keamanan, Wapres juga meminta BGN untuk mempercepat pemerataan penyelenggaraan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini menyusul kunjungan Gibran ke sejumlah provinsi di Papua, di mana dia menemukan tetap banyak kabupaten nan belum mempunyai SPPG. Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan prasarana dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak kudu dari APBN untuk membangun dapur alias SPPG," pungkas Nanik.

(rea/rir)

Add