Wiranto Soal Tuntutan 17+8 Ke Prabowo: Kalau Semua Dipenuhi Repot

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengklaim seluruh tuntutan demonstrasi nan disampaikan masyarakat sudah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wiranto mengatakan Presiden Prabowo selalu mendengar permintaan dari masyarakat. Menurutnya, sejumlah tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah.

"Apa nan diminta oleh para pendemo oleh masyarakat tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga tentu sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa nan diminta," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).

Meski begitu, Wiranto mengatakan bukan berfaedah seluruh tuntutan nan disampaikan dapat dipenuhi oleh Presiden. Oleh karena itu, dia meminta publik untuk tidak cemas dan menyerahkan kepada Presiden.

"Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, jika semua permintaan dipenuhi juga repot. Oleh lantaran itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden," tuturnya.

"Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa nan diharapkan rakyat," imbuhnya.

Menurutnya, tuntutan dari masyarakat itu nantinya juga bakal dibahas dalam pertemuan nan diagendakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sore hari ini.

"Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, bakal membicarakan hal-hal apa nan sebenarnya kudu dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini," ujarnya.

Tuding pendompleng aksi

Sementara itu Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurrahman menyebut ada pihak nan memanfaatkan tindakan unjuk rasa masyarakat untuk membikin situasi rusuh.

Dudung menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mempersoalkan adanya tindakan unjuk rasa nan dilakukan oleh golongan mahasiswa hingga buruh.

Ia mengatakan sejatinya tindakan unjuk rasa nan terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga murni sebagai penyampaian aspirasi. Hanya saja, kata dia, tindakan itu dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk membikin situasi menjadi rusuh.

"Tentunya mahasiswa nan kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya kepercayaan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).

"Namun ada pihak-pihak tertentu nan memanfaatkan situasi, nan rusuh-rusuh inilah nan menurut saya tidak bertanggungjawab," imbuhnya.

Dudung menduga pihak nan membikin rusuh tersebut merupakan mereka-mereka nan terganggu oleh pelbagai kebijakan Presiden Prabowo.

Ia menilai pihak kepolisian saat ini juga telah mengetahui aktor-aktor nan berada dibalik kerusuhan tersebut. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan pelaku kerusuhan justru dilakukan dari dalam negeri.

"Presiden hari minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan beliau tidak sepenuhnya banyak orang yang, ada juga nan merasa dirugikan," ujarnya.

"Kalau saya hanya dengar-dengar tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa jadi dari dalam maupun dari luar," sambungnya.

Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan tindakan unjuk rasa sepekan terakhir. Sejumlah tuntutan tersebut dirumuskan dengan tiga poin utama transparansi, reformasi, dan empati.

17 tuntutan dengan tenggat 5 September 2025:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran nan menjadi korban tindakan 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan akomodasi baru personil DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa personil bermasalah
6. Pecat alias hukuman kader partai politik nan tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang perbincangan berbareng publik
9. Bebaskan seluruh demonstran nan ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan abdi negara dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses norma personil alias abdi negara nan memerintahkan alias melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih kegunaan Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan bayaran layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka perbincangan dengan serikat pekerja untuk solusi bayaran murah dan outsourcing

8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat personil DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol kudu mempublikasikan laporan keuangan, memastikan kegunaan pengawasan melangkah sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar ahli dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, pertimbangan UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]