Alarm Bahaya Ekonomi Ri Menyala Dari Pertumbuhan 4,87 Persen, Apa Itu?

Jakarta, CNN Indonesia --

Pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 (yoy) hanya 4,85 persen. Catatan pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi nan terendah sejak kuartal III 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan pada kuartal ini lebih rendah dari kuartal I 2024 nan berada di nomor 5,11 persen. Catatan saat ini juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024, ialah 5,02 persen.

Penurunan terbesar tampak pada pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada kuartal I 2024, komponen ini tumbuh 20,44 persen, sedangkan pada kuartal I 2025 sampai minus 1,38 persen.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit nan melayani rumah tangga (LNPRT) juga anjlok. Pada kuartal I 2024, konsumsi LNPRT tumbuh 24,13 persen, sedangkan kuartal I 2025 hanya 3,07 persen.

Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) hanya tumbuh 4,89 persen, turun dari kuartal I 2024 nan berada di nomor 4,91 persen. Padahal, porsi PKRT 54,53 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia di kuartal ini.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan berkurangnya shopping pemerintah juga menjadi salah satu aspek ekonomi hanya tumbuh 4,87 persen.

"Salah satu aspek utama perlambatan saat ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Karena itu, percepatan shopping negara menjadi kunci," ucap Luhut dalam unggahan di akun IG @luhut.pandjaitan, Selasa (7/5).

Dia menyatakan pemerintah sudah mengetahui persoalan nan kudu dibenahi.

Tak hanya pertumbuhan ekonomi. Kinerja pengentasan pengangguran juga berapor merah. BPS mencatat ada 7,28 juta orang menganggur di Indonesia.

Jumlah itu bertambah dibandingkan Februari 2024. Pengangguran bertambah sekitar 82 ribu orang alias 1,11 persen dalam setahun terakhir.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai pertumbuhan 4,87 persen di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi sirine penanda darurat gawat sedang mengintai ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi nan rendah itu sebenarnya sudah dibantu peningkatan konsumsi masyarakat saat Lebaran. Menurutnya, jika tanpa topangan itu, kemungkinan pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah.

"Penekanan saya adalah ini adalah situasi nan darurat gawat dan sayangnya pemerintah diam, dalam perihal ini tidak memberikan insentif, tidak memberikan stimulus, dan justru malah hanya menyakinkan bahwa perekonomian kita baik-baik saja," kata Andry kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/5).

Apalagi tambahnya, kondisi ekonomi nan memble ini diperparah oleh lesunya industri dalam negeri. Industri tak bisa mengekspor ke China lantaran negara itu sedang mengalami penurunan daya beli. Ekspor ke Amerika Serikat (AS) juga terkendala perang jual beli nan dikobarkan Presiden Donald Trump.

Akibatnya, perputaran duit di industri dalam negeri rendah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun tak terhindarkan dan berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

Selain itu, Andry menyoroti hengkangnya para penanammodal asing lantaran tak percaya dengan ekonomi Indonesia. Menurutnya, banyak laporan soal capital flight, termasuk laporan PPATK soal Rp28 triliun keluar dari Indonesia via crypto.

"Dan tidak ada intervensi oleh pemerintah. Bagaimana agar industri bisa tetap melangkah cash flow-nya, gimana industri bisa tetap mempertahankan pekerjanya, gimana mereka nan di-PHK mendapatkan support dan juga program reskilling," ujarnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti rendahnya shopping pemerintah sebagai dalang pertumbuhan ekonomi rendah di awal era Prabowo.

Yusuf beranggapan kebijakan efisiensi anggaran Prabowo kurang tepat. Efisiensi, kata dia, memang langkah nan bijak. Namun, perihal itu tidak tepat dilakukan di masa seperti ini.

"Dalam masa transisi dan saat ekonomi tetap memerlukan stimulus, pengurangan shopping pemerintah justru bisa memperlambat pemulihan," ucap Yusuf.

Ronny Sasmita, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, juga menilai efisiensi anggaran sebagai biang kerok pertumbuhan ekonomi Indonesia tak sampai 5 persen.

Dia menyebut ada kemungkinan ekonomi susah digenjot jika kebijakan tak berubah. Menurutnya, pemerintah kudu mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran.

Kalau tidak, ekonomi nan sudah seret di kuartal I kemarin bukan tidak mungkin bakal makin terpuruk. Kalau makin terpuruk, angin besar PHK nan sekarang sudah melanda Indonesia bisa makin parah sehingga kehidupan masyarakat bakal semakin tambah susah.

"Jika efisiensi tak dilonggarkan dan stimulus untuk menggenjot daya beli tidak ditingkatkan, tentu pertumbuhan berkesempatan untuk kesulitan naik kembali ke nomor 5 persen," ujar Ronny.