Ri Dibayangi Krisis Plastik, Ancaman Nyata Atau Sekadar Alarm Dini?

Jakarta, CNN Indonesia --

Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, ialah potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya bungkusan melonjak.

Bahkan, akibat kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, nan mulai meningkatkan nilai produk akibat mahalnya plastik.

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia betul-betul berada di periode krisis plastik?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.

"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah meningkatkan akibat pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong nilai feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, kenaikan nilai feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan nilai resin plastik.

[Gambas:Youtube]

"Rantai nilai ini menunjukkan bahwa masalah nan muncul bukan rumor lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu daya sampai hilir manufaktur," jelasnya.

Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai akibat ekonomi nan serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.

"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai akibat ekonomi nan serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membikin tekanan dunia sigap merembet ke dalam negeri.

"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam corak peralatan lenyap dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam corak pasokan nan tersendat, pembelian nan tertunda, dan nilai nan makin susah dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan awal (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.

"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana jika tidak diantisipasi," ujarnya.

Ia menyoroti kombinasi tekanan dunia dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi dunia bentrok geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan daya dan turunannya seperti nafta, nan merupakan bahan utama petrokimia.

"Ini membikin pasokan terganggu sekaligus nilai melonjak," jelasnya.

Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi lantaran meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik mempunyai akibat luas lantaran plastik merupakan input krusial di nyaris seluruh sektor.

"Jadi nan terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan nilai nan berlapis," imbuhnya.

Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif bakal menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Dampaknya bakal menjalar sigap dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan nilai resin bakal langsung memengaruhi nilai bungkusan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.

"Kenaikan itu lampau masuk ke nilai air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.

Di sisi lain, UMKM menjadi golongan paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan nilai plastik apalagi bisa mencapai 50 hingga 100 persen.

"Kenaikan nilai plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan dunia (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner nan berjuntai pada kemasan," ujarnya.

Ia merinci akibat nan dirasakan pelaku upaya kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.

"UMKM kudu mengeluarkan modal lebih besar, apalagi beberapa pedagang melaporkan nilai bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.

Kondisi ini memaksa pelaku upaya mengambil keputusan susah antara meningkatkan nilai alias menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.

Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi nan lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan keahlian sektor riil lantaran ketidakpastian nan meningkat.

Para ahli ekonomi sepakat pemerintah perlu bertindak sigap untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis nan lebih dalam.

Syafruddin menilai langkah awal nan kudu dilakukan adalah memastikan pasokan tetap kondusif dan stabil.

"Pemerintah kudu bertindak sigap dengan strategi nan konsentrasi pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapabilitas domestik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.

Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, ialah jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.

Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.

"Untuk jangka menengah dan panjang, ini kudu menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, akibat krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.

(ins)

Add as a preferred
source on Google