Malaysia Waspadai Ancaman Krisis Bbm Juni Mendatang

Jakarta, CNN Indonesia --

Ancaman krisis BBM yang berpotensi terjadi pada Juni mendatang diwaspadai Pemerintah Malaysia. Negeri Jiran itu menyiapkan beragam langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis tersebut.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli bakal menjadi fase krusial dalam menjaga kesiapan daya nasional.

"Juni dan Juli bakal menjadi periode nan sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya dikutip Bloomberg, Minggu (12/4).

Menurutnya, kesiapan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan perangkat kesehatan, perlu dijaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan daya tetap dalam kondisi kondusif untuk jangka pendek. Akmal menyebut kesiapan BBM untuk April dan Mei tetap stabil, tetapi tantangan utama bakal muncul setelahnya.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

[Gambas:Youtube]

Ia nan menyebut ketidakpastian pasokan daya bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis daya global.

Untuk mengantisipasi perihal tersebut, Pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan daya serta memperkuat kerja sama dengan mitra jual beli utama.

Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa SPBU Malaysia. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut berkarakter sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara tetap stabil dan mencukupi," ujarnya sembari mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing nan menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan daya nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak mempunyai perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak bertindak untuk seluruh sektor. Pegawai di bagian keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari instansi guna menjaga jasa publik.

Selain itu, hanya ASN nan tinggal lebih dari 8 kilometer dari instansi dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian nan memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai nan bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pencarian berbasis geolokasi berjulukan SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, apalagi hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif lantaran dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula nan menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai akibat kebijakan ini terhadap penghematan daya relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN nan memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar nan dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun perihal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi bumi usaha.

(pta/sfr)

Add as a preferred
source on Google