Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendapat sorotan soal pernyataannya yang menuding penanya arogan dan menyebut program makan bergizi cuma-cuma (MBG) tak memerlukan ahli gizi.
Hal itu Cucun sampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat nan digelar beberapa waktu lalu.
Setelah viral dan dikritik kanan-kiri, termasuk di media sosial, Cucun pun buka suara. Bukan hanya buka suara, politikus PKB itu pun menyampaikan permintaan maaf bahwa pernyataannya itu menyinggung pekerjaan mahir gizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyampaikan permohonan maaf andaikan dinamika pembahasan di dalam ruangan mengenai tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung pekerjaan mahir gizi," kata Cucun lewat akun Instagram Cucun_Centre, dikutip pada Senin (17/11).
Dalam unggahan itu, dia menyatakan tujuannya adalah untuk meluruskan kemungkinan-kemungkinan jika terjadi perubahan diksi nan dipakai untuk pemenuhan gizi program MBG.
Kemudian dia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi 'ahli gizi' di SPPG menjadi tim 'quality control' saat ini tetap hanya wacana.
"Usulan perubahan dari 'ahli gizi' menjadi 'quality control' alias 'Pengawas Makanan Bergizi' tetap sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan," kata laki-laki nan terpilih di DPR dari wilayah pemilihan (dapil) Jawa Barat II nan meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Usai polemik tersebut, Cucun menggelar pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dalam pertemuan itu pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan pekerjaan mahir gizi untuk program MBG.
Kepada wartawan usai pertemuan tersebut pada Senin sore lalu, Cucun ditanya wartawan apakah menyampaikan juga permohonan maaf secara langsung kepada Persagi.
Dia menjawab, "Saya sudah sampaikan dengan media sosial saya. Bahkan semalam kita obrolan sama Ketum Persagi, apalagi pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal sudah kita sampaikan."
Kemudian mengenai forum nan viral itu, Cucun mengaku saat itu sedang melakukan tugasnya sebagai personil DPR di wilayah dapil yakni melakukan pengawasan.
"Jadi kita menjalankan kegunaan pengawasan," kata dia kepada wartawan.
"Pengawasan ikut rapat konsolidasi, terutama wilayah pemilihan. Itu di wilayah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga nan lain akuntan mahir Gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi," imbuhnya.
Lalu mengenai pertemuannya dengan BGN dan Persagi pada hari itu, Cucun menjelaskan, "Tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan nan ada profesinya adalah mahir Gizi."
Namun, menurut dia, usul untuk mengganti nomenklatur alias istilah mahir gizi di SPPG semula mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR. Usulan itu disampaikan untuk mencari solusi atas kekurangan mahir gizi.
Akan tetapi, usulan itu dinilai berisiko lantaran justru bisa membikin program MBG diberikan kepada pihak nan tidak mempunyai kompetensi.
"Kita respons, kita bakal bawa, jika memang misalkan seperti ini, kelak justru profesinya nan bakal tereliminir sama nan profesi-profesi lain," katanya.
Cucun ramai dikritik
Pernyataan Cucun dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana mengganti istilah mahir gizi ramai dikritik. Pernyataan itu dia sampaikan merespons pertanyaan dan usulan peserta forum.
"Jika memang pada akhirnya tetap mau merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel mahir gizi lagi," ujar peserta tersebut dikutip dalam rekaman video nan viral.
Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.
"Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. nan lain kasihan," kata Cucun.
"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga nan menangani gizi. Tidak perlu mahir gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR," imbuhnya.
Terpisah, mengutip dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons pernyataan salah satu personil DPR nan menyarankan membentuk tenaga gizi lulusan SMA dan menegaskan pekerjaan nan menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut minimal bergelar sarjana.
"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN kudu mencari jalan keluar. Oleh lantaran itu kita sekarang perlu orang-orang nan menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan nan kekurangan pengetahuan gizi," katanya di Jakarta, Senin.
Dadan menegaskan sikap BGN tentang mahir gizi di SPPG tegas ialah menetapkan standar menu nasional nan menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.
"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh lantaran itu di setiap SPPG kudu ada orang nan mengerti tentang gizi, jika bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," ujar dia.
[Gambas:Instagram]
(kid/ugo)
[Gambas:Video CNN]
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·