Bijak Berenergi, Bergandengan Tangan Bersama Hadapi Krisis Global

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dari work from home (WFH) hingga rekomendasi bijak berenergi di masa krisis energi global saat ini. Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan untuk tidak naik hingga akhir tahun. Sementara untuk nilai Pertamax Turbo dan produk diesel ada penyesuaian menyusul lonjakan nilai minyak dunia.

Harga BBM Non Subsidi RON 92 (Pertamax) dan RON (95) Pertamax Green tidak berubah. Jalan tengah ini menjadi solusi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ruang bagi masyarakat menengah bawah.

Produk Pertamina, Pertamax turbo dari semula Rp13.100 disesuaikan menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex yang semula Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski ada kenaikan, namun nilai baru ini tetap di bawah rata-rata nilai minyak di negara-negara lain.

Pertamax Turbo ron 98 nilai rata-rata negara-negara lain Rp29.200. Di Jepang misalnya Ron 98 dihargai Rp21.100 dan di China Rp24.600. Di Thailand lebih mahal lagi ialah Rp34.845. Tertinggi di Singapura seharga Rp58.217.

Untuk BBM ron 95 di Indonesia nan harganya tetap di nomor Rp12.900, juga lebih murah dibanding nilai rata-rata negara lain ialah Rp25.666. Hampir semua negara-negara tetangga RI menjual BBM ron 95 lebih mahal.

Harga BBM diesel di Indonesia seperti Pertamina Dex dan Dexlite juga tetap di bawah rata-rata nilai di negara lain ialah Rp27.459. Di Singapura dan Malaysia nilai BBM diesel juga lebih mahal dibanding nilai di Indonesia ialah Rp28.953 dan Rp65.884.

Dibanding dengan SPBU swasta di Indonesia, nilai BBM Pertamina juga tetap lebih kompetitif dan dengan pasokan nan lebih terjaga dan merata. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap ialah Rp12.300. Sementara SPBU swasta untuk BBM yang setara dihargai Rp12.390.

Keputusan untuk tetap menjaga nilai BBM bersubsidi dan jenis Pertamax yang banyak dipakai masyarakat bawah dinilai tepat dan diapresiasi. Warga nan sempat ketar-ketir bakal terbebani kenaikan harga, berterima kasih nilai BBM yang banyak dipakai, masih tetap.

Meski nilai tak naik, penduduk diimbau untuk irit alias bijak menggunakan energi. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan seperlunya alias menggunakan transportasi umum alih-alih kendaraan pribadi.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan situasi dunia nan tetap tak menentu membikin efisien keniscayaan. Trubus menyarankan agar lebih massif dia menyarankan imbauan bijak berenergi lebih disosialisasikan dengan beragam platform media.

Misalnya dengan memasang iklan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar agar masyarakat bisa bijak menggunakan energi. Menurutnya tanpa kesadaran kolektif, kebijakan irit berenergi tak bakal melangkah efektif.

"Supaya masyarakat juga memandang bahwa membeli bensin memang kudu berhemat dan sebagainya itu penting," kata Trubus saat dihubungi, Minggu (12/4).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan jasa pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tak berlebihan menggunakan BBM maupun listrik.

Pemerintah juga tak perlu segan untuk mengabari masyarakat mengenai nilai minyak mentah bumi nan kian meroket. Kondisi itu diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa efisiensi daya kudu mendapat support semua pihak.

"Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan" tambah Trubus.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mensimulasikan akibat WFH dan perubahan perilaku penduduk untuk menggunakan transportasi umum.

Menurutnya dengan dugaan ada 10 juta pengguna kendaraan pribadi masing-masing memerlukan 2 liter BBM per hari. Jika 10 persen alias 1 juta orang beranjak ke transportasi umum, maka ada penghematan 2 juta liter alias 1,3 persen konsumsi BBM nasional ialah 155 juta liter.

Jika 20 persen maka nan bisa dihemat adalah 4 juta liter dan jika 30 persen maka bisa dihemat 6 juta liter alias setera 3,6 persen pemakaian BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya mini per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," kata Abrar.

Sementara untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar. Dengan perkiraan ada 5 juta pekerja menjalankan WFH nan terdiri dari ASN dan pekerja swasta. Jika masing-masing bisa menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari alias sekitar 16,1 persen konsumsi nasional.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan pemerintah untuk penghematan daya saat ini merupakan langkah positif.

Dilansir dari Antara, Iwan mengatakan situasi dunia nan tidak menentu saat ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kudu berupaya keras untuk menjaga kepentingan nasional.

"Bagi saya, kebijakan irit daya dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan nan kudu diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah nan positif lantaran bisa menghemat 20 persen penggunaan daya dalam negeri," kata Iwan.

Kecukupan dan nilai daya di Indonesia menurut Iwan tetap stabil dibandingkan negara-negara lain di tengah perang Iran nan tak kunjung selesai.

"Sejauh ini, Indonesia adalah negara nan tetap stabil dari segi kecukupan dan nilai daya dibanding negara-negara lain dan ini merupakan corak keberpihakan Presiden Prabowo beserta jejeran pemerintahan," ujarnya.

"Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan," imbuhnya.

Partisipasi semua pihak

DPR juga mendukung penuh langkah efisiensi nan diterapkan pemerintah. Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan efisien daya ini.

Bambang percaya WFH nan diputuskan setiap hari Jumat tidak bakal mengganggu keahlian jasa publik. Menurutnya sistem pemerintah sudah terdigitalisasi.

Pemerintah juga telah mempunyai pengalaman dalam sistem kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19 pada 2020-2021 lalu. Meski hubungan minim, namun kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan.

"Saya percaya kelak kantor-kantor bakal mempunyai suatu standard alias parameter untuk mengukur aktivitas daripada program ini," ujar Bambang.

Bambang optimistis penerapan WFH bisa untuk menekan konsumsi energi. Bukan hanya BBM, namun juga penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

Bambang mengatakan dari pengalaman serupa sebelumnya di masa Covid-19 terbukti bahwa WFH bisa menekan konsumsi daya dalam negeri. Dia menegaskan Komisi XII DPR mendukung penuh kebijakan tersebut.

Komisi XII bakal terus mengawal kebijakan tersebut. Ia berambisi kelak ada hitungan jelas efisiensi nan didapat dari kebijakan ini.

Anggota Komisi XII Jamaludin Malik mengatakan selain untuk mengurangi konsumsi BBM nasional dari mobilitas pekerja, WFH juga sebagai upaya untuk efisiensi daya gedung perkantoran seperti listrik dan pendingin udara.

"Untuk mereduksi beban puncak daya nasional juga sehingga pengedaran konsumsi daya lebih merata," kata Jamaludin.

Namun dia mengingatkan jangan sampai penurunan produktivitas hingga pergeseran beban daya ke rumah tangga. Karena itu kebijakan ini sudah semestinya dikawal dengan sistem matang.

"Maka WFH didukung sebagai kebijakan selektif, adaptif dan berbasis sektor," katanya.

Kepada masyarakat dan pekerja, Jamaludin mengimbau agar WFH betul-betul dilakukan tanpa mengabaikan produktivitas. WFH, kata, Jamaludin, bukan relaksasi terselubung.

"Mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak (AC, perangkat elektronik) dan mengurangi perjalanan non-esensial sebagai corak kontribusi kolektif," katanya.

Dukungan dari daerah

Langkah efisiensi ini juga mendapat support penuh dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani Surat Edaran (SE) tentang penerapan patokan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) setiap Jumat.

Dalam info itu disebutkan proporsi pegawai ASN nan dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25 persen alias paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai ASN.

"Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat wilayah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen nan melakukan WFH," kata Pramono.

Pemerintah Kota Tangerang juga menerbitkan surat info tentang efisiensi daya ialah dengan pengendalian penggunaan pendingin udara (AC) dan pengaturan penggunaan lift.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Tangerang, Selasa, mengatakan efisiensi daya bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian krusial dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Efisiensi daya adalah langkah strategis nan tidak hanya berakibat pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Ini kudu menjadi budaya bersama," kata Herman.

Dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra mengatakan saat ini 4.645 unit kendaraan dinas tidak beraksi saat penerapan kebijakan WFH.

Edward mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya berakibat pada efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di perkantoran, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran lampau lintas.

"Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar," kata Edward.

(thr/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]