Daftar Aturan Baru Lapangan Padel Di Jakarta Usai Ramai Protes Warga

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan patokan baru bagi pengelola lapangan padel untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban warga. Aturan baru ini dibuat menyusul polemik lapangan padel di Jakarta nan banyak diprotes penduduk lantaran menimbulkan kebisingan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan setiap kebijakan bakal diambil berasas hasil pembahasan komprehensif berbareng dinas terkait. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal menindaklanjuti setiap persoalan nan berakibat pada kenyamanan warga.

CNNIndonesia.com merangkum daftar patokan baru lapangan padel di Jakarta:

Aturan jam operasional

Pramono membatasi operasional lapangan padel nan berada di area perumahan maksimal pukul 20.00 WIB. Lapangan padel nan berada di area perumahan itu kudu mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pramono meminta wali kota hingga camat untuk bermusyawarah dengan warga.

"Negosiasi dengan penduduk dan memberikan pemisah waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Sehingga untuk semua lapangan padel nan ada di perumahan, maksimum walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).

Larangan lapangan padel di perumahan

Pramono juga melarang pembangunan lapangan padel baru di area perumahan. Ia mengatakan pembangunan lapangan padel baru kudu dilakukan di area komersil.

"Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di area perumahan. Semuanya kudu di area komersial untuk nan baru," kata Pramono.

Pramono mengatakan jika lapangan padel di area perumahan menimbulkan kebisingan, maka pengelola kudu membikin lapangan rapat suara.

"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan lantaran bola memantul, teriakan nan kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu nan ada di perumahan wajib untuk membikin rapat suara. Pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat nan ada," ujarnya.

Harus izin Dispora

Pramono juga mengatakan, pembangunan lapangan padel baru juga kudu mendapat izin teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Paling krusial adalah untuk pembangunan lapangan padel berikutnya nan baru, kudu mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi referensi sehingga tidak serta-merta semua orang nan mau bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," ujarnya.

Pramono menegaskan pengetatan izin ini bukan untuk menghalang olahraga padel nan tengah digandrungi masyarakat, melainkan untuk memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.

"Kami tidak mau kegemaran olahraga ini berkembang tanpa patokan nan jelas dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar," ujarnya.

Penataan parkir pemain padel

Pramono turut menerima keluhan mengenai mobil pemain padel nan parkir sembarangan di area perumahan. Pramono mengatakan bakal melakukan penertiban.

"Parkir. Parkir ini, minta maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang nan memang punya keahlian untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan lantaran tidak ada letak parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga," ujar Pramono.

Dia menegaskan persoalan parkir menjadi salah satu dari tiga keluhan utama masyarakat, selain kebisingan dan jam operasional nan terlalu malam. Menurut Pramono, banyak lapangan padel di perumahan nan tidak mempunyai lahan parkir memadai.

Akibatnya, kendaraan pemain memadati jalan lingkungan dan mengganggu akses keluar-masuk warga.

Bongkar lapangan padel tanpa izin PBG

Pramono memerintahkan pembongkaran lapangan padel nan tidak mempunyai izin dari pemerintah berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Secara total, ada 397 lapangan padel di Jakarta. Ia menduga ada lapangan padel nan tidak mempunyai PBG.

"Bangunan alias lapangan padel nan tidak mempunyai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha, lantaran kami mensinyalir bahwa ada, kelak angkanya bakal dipastikan oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) lapangan-lapangan padel nan tidak mempunyai izin ataupun tidak mempunyai PBG," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 lapangan padel nan beraksi di ibu kota tidak mempunyai persetujuan gedung gedung (PBG).

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan dari total 397 lapangan padel di Jakarta, tercatat 212 nan telah mempunyai PBG.

"Sampai 23 Feb 2026 tercatat 212 gedung padel nan telah mempunyai PBG dan 185 gedung padel nan tidak mempunyai PBG," kata Vera saat dihubungi, Rabu (25/2).

(kna/dal)

[Gambas:Video CNN]