Kelas Menengah Menyusut, Alarm Kerawanan Sosial Kian Nyaring

Jakarta, CNN Indonesia --

Penyusutan kelas menengah di Indonesia dinilai bukan sekadar kejadian statistik, melainkan sinyal melemahnya fondasi ekonomi rumah tangga. Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan kerawanan sosial jika tidak segera diantisipasi pemerintah.

Berdasarkan laporan Mandiri Institute berjudul 'Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025' nan dirilis pada Februari 2026, jumlah masyarakat kelas menengah menyusut 1,2 juta jiwa dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa sepanjang tahun lalu.

Dengan nomor penurunan ini, maka proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus dari posisi 17,1 persen pada 2024 sebelumnya menjadi 16,6 persen pada 2025.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai penurunan kelas menengah terjadi seiring terbatasnya pembuatan lapangan kerja formal.

"Faktanya memang kelas menengah kita turun terus setiap tahun, pembukaan lapangan kerja kita cukup terbatas dan nan terbuka pun lebih banyak di sektor informal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Merujuk info Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat lapangan kerja nan tercipta pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 cukup besar sebanyak 1,99 juta. Namun, hanya sekitar 200 ribu di antaranya berasal dari sektor formal, sedangkan 1,66 juta lainnya merupakan pekerjaan informal.

[Gambas:Youtube]

"Kelas menengah itu kan identik dengan nan formal, sementara nan tumbuh justru sektor informal," katanya.

Di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap terus terjadi di beragam sektor. Ia menilai pemerintah belum optimal dalam mencegah PHK lantaran belum merealisasikan pembentukan satuan tugas khusus.

"Harusnya ada Satgas PHK seperti nan dijanjikan, untuk mencegah PHK sejak awal ketika perusahaan mengalami kesulitan," imbuhnya.

Ia menilai intervensi pemerintah bisa dilakukan melalui support fiskal maupun fasilitasi dengan kreditur. Sebab, minimnya perlindungan pekerja nan terdampak PHK tetap menjadi sorotan lantaran banyak pekerja tidak mendapatkan kewenangan kompensasi secara layak.

"Pesangon dan kompensasi PHK-nya banyak nan tidak dibayar, padahal itu krusial untuk menjaga daya beli pekerja," tegasnya.

Selain PHK, tekanan juga datang dari penurunan bayaran riil pekerja dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membikin daya beli masyarakat terus tergerus oleh inflasi.

"Upah riil kita menurun, artinya kenaikan bayaran tidak bisa mengimbangi inflasi sehingga daya beli pekerja turun," kata Timboel.

Menurutnya, penurunan daya beli kelas menengah dinilai berakibat besar terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sekitar 53 persen pertumbuhan ekonomi kita ditopang konsumsi rumah tangga, jadi jika kelas menengah turun, konsumsi ikut turun," terangnya.

Ia menilai solusi utama terletak pada peningkatan kualitas dan jumlah lapangan kerja formal. Hal ini kudu didukung oleh perbaikan suasana investasi dan peningkatan keahlian tenaga kerja.

"Pemerintah kudu membuka lapangan kerja umum dan meningkatkan skill pekerja melalui pelatihan, reskilling, dan upskilling," katanya.

Timboel juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja. Ia menyebut kebanyakan alias sekitar 52 persen tenaga kerja Indonesia tetap berilmu rendah alias lulusan SMP ke bawah sehingga menjadi tantangan besar ketika investasi masuk ke sektor padat teknologi.

Akibatnya, banyak kesempatan kerja justru diisi oleh tenaga kerja asing. Kondisi ini dinilai semakin mempersempit kesempatan bagi pekerja domestik.

"Investasi nan masuk sering kali lebih banyak menyerap tenaga kerja asing lantaran kita tidak siap dari sisi skill," tambahnya.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Timboel menyebut golongan usia 18-24 tahun menjadi nan paling rentan. Sebab, pengangguran tertinggi itu di usia muda sekitar 16-17 persen.

Ia menilai tingginya pengangguran muda dapat berujung pada peningkatan kerawanan sosial. Potensi tersebut muncul ketika golongan usia produktif tidak mendapatkan akses pekerjaan.

"Kalau anak muda tidak punya pekerjaan, kecenderungannya lebih mudah terlibat dalam persoalan sosial," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjudin Noor Effendi nan memandang penurunan kelas menengah sebagai tanda melemahnya mobilitas sosial. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

"Penurunan kelas menengah itu penanda daya tahan ekonomi rumah tangga melemah dan mobilitas sosial tersendat, ini bisa menjadi potensi kerawanan sosial," ujarnya.

Serangan Bertubi Hantam Kelas Menengah

Tadjudin mengugkapkan tren penurunan kelas menengah sudah dimulai sejak pandemi Covid-19. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan berakhir beraksi dan memicu gelombang PHK.

Belum pulih dari pandemi, tekanan kembali datang akibat dinamika dunia seperti perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini turut memukul sektor upaya di dalam negeri.

"Perubahan dunia akibat perang juga berakibat pada perusahaan di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan efisiensi nan dilakukan pemerintah dan sektor swasta turut mempersempit kesempatan kerja. Beberapa sektor seperti media dan perhotelan apalagi mengalami tekanan berat.

"Kebijakan efisiensi membikin banyak orang kesulitan mencari kerja dan beberapa perusahaan tutup," kata Tadjudin.

Ia menilai penurunan kelas menengah berakibat langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga nan melemah bakal menahan laju ekonomi nasional.

"Kalau kelas menengah berkurang 1-2 juta rumah tangga, pertumbuhan ekonomi bisa turun 0,1 persen sampai 0,3 persen," tuturnya.

Dampak berantai pun terjadi ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Investasi menurun, lapangan kerja menyempit, dan pengangguran meningkat.

Dalam kondisi tersebut, akibat sosial menjadi semakin tinggi, terutama di wilayah perkotaan. Tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian masyarakat mengambil jalan pintas.

"Kalau orang tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang, potensi kejahatan dan kerawanan sosial bakal meningkat," terang Tadjudin.

Ia menilai situasi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Tanpa intervensi nan tepat, peningkatan kerawanan sosial bisa menjadi akibat nyata dari penyusutan kelas menengah.

"Ini rawan terutama di kota besar, ketika orang tidak punya pekerjaan dan kebutuhan hidup terus meningkat," pungkasnya.

(ldy/ins/bac)

Add as a preferred
source on Google