Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas Jabatan

1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama kepemimpinan birokrasi. Pemimpin nan berintegritas dinilai tidak bakal melanggar sumpah kedudukan maupun menyimpang dari patokan hukum.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menyatakan integritas tercermin dari keselarasan antara perkataan dan tindakan seorang pemimpin, terutama dalam menjalankan janji kedudukan nan telah diucapkan.

Hal tersebut disampaikan Sugeng saat menjadi pembicara dalam Live Talk Show BPSDM Kemendagri di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/4). Kegiatan berjudul "Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat" tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube BPSDMTV Kemendagri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi mudahnya, seorang pemimpin berintegritas adalah dia melakukan apa nan dia perintahkan. Dia melakukan apa nan sudah diperjanjikan untuk dia. Itulah integritas," ujarnya.

Sugeng menyebutkan, adanya kepala wilayah nan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pengingat bagi banyak pihak. BPSDM Kemendagri juga terus mengingatkan kepala wilayah agar menjauhi praktik tersebut.

Hal ini, misalnya, disampaikan dalam forum Retret Kepala Daerah nan menghadirkan pembicara dari KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung, Kapolri, serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

"Ini dari sisi materi sudah tidak kurang. Artinya sudah begitu berlapis-lapisnya diingatkan," jelasnya.

Selain Retret Kepala Daerah, BPSDM Kemendagri juga melakukan upaya lainnya, seperti program pendidikan dan training (diklat) nan salah satu materinya mengenai integritas. Kegiatan ini menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun personil DPRD.

Dengan memahami pentingnya integritas, para pemimpin diharapkan dapat menerapkan perilaku tersebut. "Karena dia paham, diterapkan. Karena dia tahu itu risikonya, [jadi] enggak melakukan (korupsi)," jelasnya.

Selain Sugeng, aktivitas tersebut dihadiri oleh dua narasumber lainnya, ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

Dalam penjelasannya, Mahendra mengatakan bahwa integritas pemimpin tidak terlepas dari kejujuran dan konsistensi terhadap amanah nan diemban.

Hal ini termasuk kejujuran terhadap keahlian dalam memimpin, sekaligus memahami beragam peraturan perundang-undangan nan berangkaian dengan tugas dan fungsinya.

Karena itu, dia menyayangkan adanya kepala wilayah nan tertangkap korupsi dengan argumen tidak memahami peraturan. Menurutnya, argumen tersebut menunjukkan bahwa kepala wilayah nan berkepentingan tidak bertanggung jawab terhadap amanah alias kewenangan nan diemban.

"Ketika jadi kepala wilayah dia tidak mau belajar, artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab pada dirinya, harusnya jujur. Harusnya dari jauh-jauh hari bilang 'Pak saya enggak bisa jadi kepala daerah, jangan ikut pemilihan'," tegasnya.

Sementara itu, Wawan menyampaikan keprihatinannya atas adanya sejumlah kepala wilayah nan terjaring OTT beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tetap memerlukan perhatian serius.

Wawan menegaskan bahwa pemberantasan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi juga seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat.

"Harusnya kita semua ini begitu diumumkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) ini bukan hanya KPK nan tersentak, harusnya semuanya kementerian/lembaga di Indonesia ini tersentak lantaran mereka harusnya punya perhatian nan sama di situ," jelasnya.

(ory/ory)

Add