Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koperasi (Menkop) nan sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.
Acara tersebut dinilai menjadi momentum nan sangat strategis dan krusial dalam upaya penguatan literasi dan inklusi finansial syariah di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam penyelenggaraan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi nan terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem finansial syariah nan semakin solid dalam upaya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tahun memperlihatkan perkembangan aktivitas nan meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif," ujar Menkop Ferry dalam aktivitas Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).
Hadir dalam aktivitas tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.
Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan finansial syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK berbareng MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan finansial nan paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi finansial masyarakat khususnya syariah.
"Penguatan finansial syariah kudu tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun upaya produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih mempunyai potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi finansial termasuk syariah menghadapi beragam tantangan. Berdasarkan pengarahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma'ruf Amin, dia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan finansial syariah, ialah fase ekspansi pangsa pasar.
Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat mengenai finansial syariah, tetapi gimana memastikan masyarakat betul-betul menjadi pengguna aktif ekosistem finansial syariah. Oleh lantaran itu diperlukan sinergi dan kerja sama nan erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan sasaran tersebut.
"Ke depan, kita perlu terus berbareng - sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan faedah nan luas bagi masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel nan ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar bisa menciptakan multiplayer effect nan lebih luas. Namun sebelumnya bakal dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk nan dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.
Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan bakal siap memberikan support pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan ekspansi akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh berbareng dengan pengembangan upaya koperasi.
"Kopdes Merah Putih nan sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi finansial masyarakat. Dengan pendekatan nan terintegrasi kami optimis bahwa ini bakal menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah nan berkelanjutan," katanya.
Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi finansial nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi finansial nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.
Dari aspek finansial syariah, Indonesia berada di ranking 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, keahlian sektor jasa finansial syariah juga mengalami pertumbuhan nan stabil, apalagi di tengah rumor dinamika geopolitik.
"Ini tetap menjadi tantangan bahwa inklusi finansial syariah tetap rendah, dengan literasi nan baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi finansial syariah," katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi finansial sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat bisa mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi finansial syariah.
Menurutnya, GERAK Syariah 2026 sukses mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 aktivitas literasi, 459 aktivitas inklusi, dan 890 aktivitas sosial. Total penghimpunan biaya mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta faedah sosial senilai Rp86,2 miliar.
"Sinergi dan kerjasama menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi finansial syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita sukses menempati level nan lebih tinggi," katanya.
Add
as a preferred source on Google
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·