Pansus 11 Dprd Soroti Penurunan Angka Kelahiran Di Kota Bandung

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung menyambut beragam masukan serta dinamika kebijakan terbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045.

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia mengatakan bahwa masukan antara lain datang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga disebut bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai grand design kependudukan.

"Insya Allah akhir Maret segera selesai. Informasi terbaru, Juni alias Juli bakal terbit Perpres tentang grand design kependudukan. Karena itu kita kudu melakukan penyesuaian agar Raperda ini selaras dan bisa diturunkan menjadi Perwal maupun Perda," kata Sherly.

Menurutnya, sejumlah poin dalam draf awal telah disederhanakan dan disesuaikan agar lebih efektif serta tidak tumpang tindih dengan izin pusat.

Adapun salah satu pekerjaan rumah terbesar nan disoroti adalah tren penurunan nomor kelahiran di Kota Bandung. Sherly menilai kejadian tersebut perlu menjadi perhatian serius lantaran berpotensi memengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang.

"Angka pernikahan relatif tetap tinggi, tetapi kemauan mempunyai anak justru menurun. Kalau ini terus terjadi, 10 tahun ke depan bisa saja struktur masyarakat didominasi usia lanjut," ujarnya.

Sherly menilai, diperlukan edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga. Ia menyebut, mempunyai anak bukan beban jika dipersiapkan dengan baik.

"Setidaknya dua anak cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu ada pemahaman bahwa menikah dan punya anak tidak seseram nan dibayangkan," tuturnya.

Ia kemudian menyinggung perubahan style hidup dan pengaruh budaya luar nan dinilai ikut memengaruhi pola pikir generasi muda. Tekanan media sosial, style hidup bebas, hingga dugaan bahwa mempunyai anak adalah beban sekarang menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan.

Karena itu, pemerintah kudu menyiapkan izin nan komprehensif, terutama di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Penduduk bukan sekadar soal jumlah, tetapi kualitas. Kesiapan sejak lahir, akses pendidikan, hingga kesiapan memasuki bumi kerja kudu dipastikan," ujar Sherly.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa tetap terdapat hambatan dalam validitas info kependudukan. Sebagai kota wisata dan kota tujuan, Bandung banyak dihuni pendatang. Hal ini kerap memengaruhi info kelahiran maupun kematian, meskipun nan berkepentingan bukan penduduk ber-KTP Kota Bandung.

"Secara nomor memang tercatat, tetapi rupanya bukan penduduk original Kota Bandung. Ini nan kudu kita benahi agar pedoman info betul-betul akurat," pungkas Sherly.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]