Pemerintah Masih Susun Skema Penerapan Lpg Satu Harga

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah tetap menyusun skema penerapan LPG 3 Kg satu harga untuk dituangkan ke dalam peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukumnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan penerapan LPG satu nilai ini nantinya dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Namun, skema rincinya tetap dirumuskan.

"Jadi untuk sistem pengawasan, ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Jadi gimana volume penyediaan itu kan selama ini untuk BBM kan sudah dilakukan oleh BPH Migas. Tapi untuk ke depan ya kita juga kudu memandang gimana pengawasan di lapangan," ujarnya ditemui di Kementeriannya, Jumat (4/7).

Pemerintah berambisi saat diimplementasikan kelak melangkah dengan baik. Pasalnya, kebijakan ini agar penyaluran LPG subsidi ini betul-betul tepat sasaran.

"Jadi di lapangan itu kan jangan sampai sasaran nan kita inginkan, nan masyarakat mendapatkan keadilan nilai nan baik itu justru tidak terimplementasikan," jelasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mau membikin kebijakan LPG 3 Kg satu harga. Aturan dalam bentuk perpres pun tengah disusun.

Menurutnya, pengaturan ini dilakukan agar tak ada lagi permainan dalam penyaluran LPG subsidi, seperti manipulasi memindahkan dari tabung LPG 3Kg ke tabung nonsubsidi hingga nilai jual ke masyarakat tinggi.

"Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita bakal merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk nilai nan selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan kelak kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu nilai agar jangan ada aktivitas tambahan di bawah," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII, Rabu (2/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)