Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Mbg Disorot Kpk

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengadaan sekitar 25 ribu sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menjelaskan pengadaan peralatan dan jasa adalah lahan rawan korupsi.

"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (14/4), dikutip Antara.

Sebelumnya diketahui publik bahwa BGN melakukan pengadaan puluhan ribu motor listrik usai muncul video viral di media sosial nan memperlihatkan banyak motor listrik jenis trail berlogo BGN di sebuah penyimpanan besar di Jawa Barat.

Motor listrik ini juga tampak mempunyai logo Emmo, dugaannya merupakan model bernama JVX GT.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pada 7 April 2026 bahwa pengadaan motor listrik berfaedah untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan itu masuk anggaran 2025, sementara realisasi secara administratif dan finansial berjalan pada 2026.

Dia menyebut penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85 persen dari 25.644 unit sesuai kontrak, jumlahnya 21.801 unit.

Motor listrik ini diklaim diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 48,5 persen. Produksinya dilakukan di akomodasi nan berada di Citeureup, Jawa Barat.

Area rawan korupsi

Budi menyampaikan perhatian KPK pada situasi ini lantaran pengadaan peralatan dan jasa salah satu area rawan terjadinya korupsi.

"Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti lantaran memang pengadaan peralatan dan jasa itu menjadi salah satu area nan rawan terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.

Tindak pidana korupsi dikatakan bisa terjadi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan hingga pertanggungjawaban di pengadaan peralatan dan jasa.

"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan kajian kebutuhannya sehingga kelak berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan nan dibutuhkan?" ujar Budi.

"Kemudian mengenai dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua letak alias seperti apa?" ujar dia lagi.

Budi juga menyoroti rumor PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang pengadaan nan dinilai belum banyak mempunyai dealer alias penyalur. Dia bilang lembaga antirasuah memandang perihal tersebut dari proses nan dilakukan oleh BGN.

"Dalam konteks penyelenggaraan pengadaan peralatan dan jasa kan tentu itu kudu dilihat, kenapa misalnya vendor A nan menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan peralatan dan jasa tersebut. Nah, itu nan kemudian nantinya kudu bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

(fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]