Pengamat Angkat Bicara Soal Bank Dunia Yang Sebut 60% Warga Ri Miskin

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat ekonomi dan perbankan dari Bina Nusantara (Binus) University, Doddy Ariefianto menilai bahwa ada interpretasi nan keliru atas laporan Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia baru-baru ini nan menyebut 6 dari 10 orang Indonesia adalah miskin.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa 60,3 persen masyarakat Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah US$6,85 per hari, alias sekitar Rp108 ribu. Bank Dunia sendiri mempunyai tiga pengukuran kemiskinan global, masing-masing US$2,15 per hari untuk kemiskinan ekstrem, US$3,65 per hari sebagai standar untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$6,85 per hari sebagai standar negara menengah atas.

Doddy mengaku lebih sepakat dengan penggunaan standar US$3,65 per hari. Angka 60,3 persen ditegaskan tidak merujuk pada kemiskinan absolut, melainkan terhadap standar garis pengeluaran untuk negara berpendapatan menengah atas seperti China.

"Angka 60 persen lebih itu lumayan kontroversial, mendekati label negara gagal. Kita bukan negara kandas dan insyaAllah tidak menuju ke sana," kata Doddy, Kamis (15/5).

Menurutnya, mendefinisikan kemiskinan tidak semata soal nomor pengeluaran harian. Ada hal-hal lain nan tak kalah penting, seperti akses terhadap kebutuhan dasar.

Doddy menambahkan, Indonesia telah sukses membangun sejumlah sistem perlindungan sosial nan cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan beragam subsidi.

"Buat apa punya income US$10 per hari jika beras susah ditemukan di pasar?" katanya.

Doddy menyebut, laporan Bank Dunia itu menandai bahwa Indonesia tengah memasuki fase transisi menuju golongan negara nan lebih makmur. Meski tetap ada banyak pekerjaan rumah, tetapi baginya, arah perubahan tersebut sudah benar, antara lain lewat beragam program strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Program-program itu termasuk support sosial, pembuatan lapangan kerja, ekspansi akses pendidikan dan jasa kesehatan, hingga program makan bergizi cuma-cuma di sekolah menjadi prioritas. Doddy meyakini, langkah ini bakal berakibat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di golongan bawah dan rentan.

Terlebih, Indonesia baru naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Secara fungsional dan sosial, standar US$3,65 disebut tetap relevan digunakan untuk mengukur kemiskinan di dalam negeri saat ini. Dengan standar tersebut, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 hanya 15,6 persen, alias sekitar 44 juta jiwa.

Kemudian, jumlah penduduk nan hidup dalam kemiskinan ekstrem tinggal 1,3 persen. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatatkan jumlah masyarakat miskin sebanyak 24,06 juta jiwa, menurun dari 25,22 juta pada Maret sebelumnya dan memperlihatkan bahwa secara umum, kesejahteraan masyarakat Indonesia membaik dan tren kemiskinan terus menurun.

"Kesimpulannya, klaim bahwa 6 dari 10 orang Indonesia tersebut tidak tepat lantaran menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mencapai standar konsumsi negara maju, bukan bahwa mereka miskin dalam pengertian umum," pungkas Doddy.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]