Pengusaha: Kenaikan Upah Minimum Tak Jamin Buruh Lebih Sejahtera

Jakarta, CNN Indonesia --

Kalangan pengusaha menilai kebijakan kenaikan upah minimum dalam beberapa tahun terakhir justru menyulitkan bumi usaha, sementara dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dinilai belum optimal.

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Myra Hanartani mengatakan perubahan patokan bayaran minimum nan terjadi berulang kali membikin pelaku upaya kesulitan menyusun perencanaan bisnis.

"Perubahan-perubahan ketentuan bayaran minimum nan selalu menyusahkan dari teman-teman bumi upaya untuk membikin perencanaan. Dan toh juga nan terlindungi juga tidak hanya hanya 36 persen gitu dari instrumen bayaran minimum," ujarnya dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menegaskan secara prinsip, bayaran minimum bukan instrumen utama untuk menciptakan kesejahteraan pekerja, melainkan hanya sebagai jaring pengaman.

"Upah minimum itu memang hanya sebagai jaring pengaman. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan, 'oh kesejahteraan itu dengan bayaran minimum', lantaran tidak ada bayaran minimum itu jadi sejahtera. Itu hanya sebagai jaring pengaman saja alias safety net," jelasnya.

Myra menambahkan penetapan bayaran minimum semestinya mempertimbangkan keahlian bayar kebanyakan pengusaha di suatu wilayah agar kebijakan tersebut tetap inklusif dan tidak memberatkan bumi usaha.

[Gambas:Youtube]

Ia juga mengingatkan bayaran minimum hanyalah pemisah bawah dalam struktur pengupahan, sementara perusahaan tetap mempunyai skema bayaran di atasnya nan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Oleh lantaran itu lantaran dia kudu hanya sebagai jaring pengaman, tanda petik, dan kudu juga inklusif tidak boleh diskriminasi, itu kudu ditetapkan dengan mempertimbangkan keahlian bayar kebanyakan di wilayah tertentu," tegas Myra.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam nan menyoroti adanya ketimpangan antara kenaikan bayaran dengan produktivitas tenaga kerja.

"Sedangkan di sisi lain bayaran minimum itu naik sekitar rata-rata 7 sampai 8 persen per tahun. Jadi antara produktiviti dan bayaran ini terjadi gap. Kita bukan anti kenaikan bayaran minimum silahkan," ujarnya.

Menurut Bob, kenaikan bayaran nan tidak diiringi peningkatan produktivitas berisiko menekan bumi upaya tanpa memberikan akibat signifikan bagi kesejahteraan pekerja.

"Kita juga mendukung peningkatan kesejahteraan. Tetapi setelah 10 tahun bayaran rata-ratanya 7-8 persen, toh pekerja kita enggak sejahtera juga gitu loh. Berarti ada something wrong gitu loh," katanya.

Ia juga menyoroti akibat lanjutan dari kondisi tersebut terhadap sektor industri, khususnya padat karya. Menurutnya, tekanan biaya membikin sebagian penanammodal mulai meninggalkan sektor tersebut, sehingga berpengaruh pada pembuatan lapangan kerja.

Apindo juga menekankan pentingnya peran bayaran minimum sebagai perangkat untuk mengurangi disparitas antarwilayah, dengan tetap merujuk pada kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pemisah pencapaian.

Sementara itu, untuk pekerja dengan tingkat bayaran di atas minimum, pengaturannya dilakukan melalui struktur dan skala bayaran di masing-masing perusahaan.

Dalam sistem penetapannya, Apindo menjelaskan bahwa bayaran minimum dihitung berasas inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mempertimbangkan kondisi daerah, apakah sudah berada di atas alias di bawah KHL.

Untuk sektor tertentu, bayaran minimum sektoral dapat ditetapkan oleh gubernur berasas kesepakatan dan rekomendasi asosiasi sektor, dengan mempertimbangkan akibat kerja dan pertumbuhan sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

(del/ins)

Add as a preferred
source on Google