Prabowo Bakal Hapus Outsourcing, Pengusaha Buka Suara

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing pekerja.

Rencana tersebut dia sampaikan saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Untuk menjalankan rencana tersebut, dia bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari langkah menghapus sistem tersebut.

"Saya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari gimana caranya kita jika bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita mau menghapus outsourcing," tegas Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengingatkan para pekerja untuk realistis. Indonesia, sambungnya, juga kudu menjaga kepentingan investor.

"Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya.

Penghapusan sistem outsourcing pun mulai disiapkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia tengah menyusun menteri ketenagakerjaan (Permenaker) nan mengatur penghapusan outsourcing.

Kebijakan tersebut, sambungnya, bakal menjadi dasar penyusunan patokan baru mengenai sistem alih daya namalain outsourcing.

"Kebijakan Presiden nan disampaikan pada seremoni May Day 2025 mengenai outsourcing tentunya bakal menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing nan saat ini sedang disusun," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).

Ia mengatakan beberapa masalah memang kerap timbul dalam sistem outsourcing, antara lain pengalihan pekerjaan inti (core business), ketidakpastian status kerja, tidak adanya kejelasan karir, bayaran rendah, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya agunan sosial, serta kesulitan dalam membentuk serikat pekerja.

Karena itu, siap menjalankan pengarahan tersebut Prabowo tersebut.

Rencana penghapusan outsourcing pun mendapatkan respons dari para pengusaha.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengatakan rencana tersebut kudu disertai dengan analisa teknokratis nan komplit dan komprehensif.

"Karena ini apa nan mau dihapusnya gitu loh. Problemnya itu di mana? Apa di sistemnya, apa di implementasinya? Kalau di implementasinya, jika ada problem alias penerapan nan tidak sesuai ya tinggal diperbaiki implementasinya. Tapi jika sistemnya, ya kudu dievaluasi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/5).

Bob mengatakan pemerintah juga kudu memandang praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina. India, sambungnya, mendapatkan outsourcing teknologi dari negara lain.

Kemudian, Filipina juga salah satu pendukung pertumbuhan ekonominya adalah bisnis outsourcing.

Selain itu, sambungnya, outsourcing juga bisa memeratakan perekonomian lantaran konsepnya nan memberikan sebagian pekerjaan ke pihak lain.

"Jadi jangan sampai jika ini dihapus terjadi pemusatan aktivitas ekonomi hanya di satu tangan. Tentunya ini bakal menghalang pemerataan ekonomi bagi kita di Indonesia," katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan penghapusan outsourcing kudu didahului dengan kajian obrolan nan komprehensif.

Outsourcing, sambungnya, juga bisa menjadi salah satu materi nan kelak bakal dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.

"Sehingga memang jika ditanya apakah pengusaha setuju alias tidak menghapus outsourcing, tentu ini tetap perlu suatu obrolan nan lebih mendalam," katanya.

Ia menambahkan masalah outsourcing kudu betul-betul dilihat dari perspektif perspektif bumi upaya maupun dalam perspektif pekerja alias buruh.

"Nah, ini kira-kira nan dihapuskan nan mana ini? nan orangnya, pekerjanya alias mungkin alias nan sektor usahanya, alias usahanya dalam perihal ini. Karena tentu memang bakal ada plus dan minusnya dan outsourcing itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan pengusaha dalam perihal ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)