Rommy Tuding Ada Intervensi Politik Sk Ppp Mardiono Disahkan Menkum

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020-2025, M Romahurmuziy menilai ada intervensi politik Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas lewat pengesahan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono.

"Saya memandang Menkum melakukan intervensi politik terhadap PPP dengan publikasi SK Mardiono itu. Kami menilai Menteri Hukum melakukan intervensi politik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/10).

Menurutnya pengesahan tersebut dilakukan Supratman tanpa memandang dan mempertimbangkan syarat nan kudu dipenuhi sesuai Permen Kumham Nomor 34 Tahun 2017.

"Ada 8 syarat. Salah satunya kudu menyampaikan surat pernyataan tidak ada sengketa dari Mahkamah Partai. Mardiono tidak punya surat itu," tuturnya.

"Jadi Menkum melakukan intervensi dengan sengaja mengabaikan persyaratan nan dia buat sendiri. Itu pelanggaran undang-undang itu," imbuhnya.

Oleh karenanya, Rommy memastikan bakal menggugat SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono nan telah disahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rommy menegaskan upaya gugatan lewat jalur norma ini merupakan petunjuk dari sesepuh partai. Ia menyebut berkas gugatan juga sedang disiapkan untuk segera didaftarkan ke PTUN.

"Kita ketemu di Pengadilan. Ya, bakal kita gugat, segera," jelasnya.

Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar nan digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.

Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP.

Sementara itu, Kementerian Hukum menandatangani SK Kepengurusan PPP kubu Mardiono.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]