Wamendagri Buka Rapat Pleno Bp3okp Bersama Wapres Ri Di Manokwari

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, membuka Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berbareng Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dijalankan secara konkret, terukur, dan berkeadilan. Pemerintah menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan konsentrasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam program pemerintah.

Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai pengarahan Presiden dan Wapres. Ia pun mengapresiasi kehadiran Gibran di Tanah Papua dan menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Sebagaimana tugas dan kegunaan BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua nan baru dibentuk dan dilantik oleh Bapak Presiden sebulan lalu, sekarang kita melaksanakan rapat pleno berbareng sebagai langkah awal nan krusial dalam menjalankan petunjuk besar ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11).

Ribka menambahkan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat budaya Papua dalam mewujudkan tata kelola pembangunan nan efektif dan berkelanjutan.

Dirinya juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan kebijakan Otsus Papua dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berakibat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gibran dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua dengan mengedepankan kecepatan dan inovasi.

"Ini lantaran sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, percepatan pembangunan ini kudu dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan kudu dua kali lipat. Manfaat nyata nan diterima masyarakat kudu dua kali lipat," tegas dia.

Ia menjelaskan bahwa BP3OKP dan Komite Eksekutif mempunyai kegunaan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sebagai corak komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Rapat pleno ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua. Masukan tersebut bakal menjadi bahan dalam penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.

Sebagai informasi, aktivitas ini juga dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai; serta personil Komite Eksekutif John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.

Turut datang personil BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, ialah Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanawo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya). Dari unsur sekretariat datang Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq, Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

(rir)