Wfh Hingga Subsidi Digelontorkan, Malaysia Tetap Terancam Krisis Bbm

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Malaysia menyiapkan serangkaian kebijakan untuk meredam akibat gejolak daya global, mulai dari penyesuaian nilai BBM, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan pasokan.

Namun, di tengah upaya tersebut, negara itu tetap dibayangi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan tahun ini.

Langkah awal nan ditempuh pemerintah adalah menjaga stabilitas nilai daya melalui subsidi besar. Malaysia menggelontorkan nyaris US$1 miliar alias sekitar Rp17,1 triliun per bulan (asumsi kurs Rp17.128 per dolar AS) untuk subsidi daya guna menahan lonjakan nilai di tingkat konsumen, di tengah kenaikan nilai minyak dunia akibat bentrok di Timur Tengah.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mulai meningkatkan nilai solar non-subsidi secara bertahap, nan telah berjalan selama empat pekan berturut-turut. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menyesuaikan nilai dengan kondisi pasar.

Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN mulai 15 April 2026.

"Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Youtube]

Skema kerja elastis ini bertindak hingga tiga hari dalam sepekan, khususnya bagi pegawai nan memenuhi kriteria tertentu.

Namun, efektivitas WFH ASN ini dinilai terbatas. Sejumlah ahli ekonomi memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN nan dapat menerapkan WFH, sehingga penghematan daya nan dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Di sisi pasokan, Malaysia juga memperkuat peran perusahaan daya nasional Petronas dalam menjaga kesiapan BBM dan listrik domestik. Pemerintah menegaskan prioritas utama tetap pada kebutuhan dalam negeri di tengah meningkatnya permintaan global.

Meski demikian, Malaysia tetap memainkan peran krusial sebagai pemasok daya di kawasan. Negara ini menjadi salah satu sumber impor bahan bakar olahan bagi Australia, nan selama ini berjuntai pada pasokan luar negeri untuk lebih dari 80 persen kebutuhan energinya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese apalagi dijadwalkan mengunjungi Kuala Lumpur pada pertengahan April untuk mengamankan pasokan energi.

"Melibatkan mitra regional krusial seperti Brunei Darussalam dan Malaysia bakal membantu memastikan pasokan daya Australia tetap kondusif di tengah ketidakpastian," ujar Albanese.

Upaya penguatan pasokan juga dilakukan Malaysia melalui diversifikasi sumber daya dan kerja sama dengan mitra jual beli utama. Namun tetap saja beragam langkah tersebut belum sepenuhnya menghilangkan akibat krisis.

Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memperingatkan periode Juni hingga Juli 2026 bakal menjadi fase krusial bagi ketahanan daya nasional.

"Juni dan Juli bakal menjadi periode nan sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya.

Ia menambahkan pasokan BBM tetap relatif kondusif untuk April dan Mei, tetapi tekanan diperkirakan meningkat setelahnya seiring ketidakpastian global. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan guna menghindari gangguan distribusi.

Peringatan ini mempertegas bahwa meski telah mengeluarkan beragam jurus, Malaysia tetap menghadapi ancaman nyata krisis daya dalam waktu dekat.

(lau/pta)

Add as a preferred
source on Google