Kemhan Ambil Alih Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah resmi mengalihkan kewenangan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pengalihan berfokus pada manajemen bentuk dan operasional area makam, tanpa mengalihkan kewenangan Kemensos soal penganugerahan gelar pahlawan.

"Dari pemerintah bahwa ada kebijakan pengelolaan makamnya saja ya. Tanda jasa dan tanda kehormatan semua tetap di Kementerian Sosial, tapi pengelolaan Taman Makam Pahlawan bakal dialihkan dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pertahanan," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan, Laksda TNI Dr., Ir. Sri Yanto, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuannya adalah melestarikan nilai-nilai kepahlawanan nan nantinya akan bisa ditransfer melalui aktivitas bela negara dan sebagainya," sambungnya.

Selama ini, penyelenggaraan operasional TMP di lapangan kerap melangkah secara terpisah antara pihak pengelola area dan penanggung jawab upacara.

Peleburan tugas di bawah satu payung ini diharapkan bisa menyederhanakan birokrasi dan menciptakan tata kelola nan jauh lebih utuh.

"Pada kenyataannya kan di lapangan bahwa pengelolaan saat ini kan protokolernya dilakukan oleh TNI, pengelolaan makamnya oleh Kementerian Sosial. Ini biar lebih terintegrasi menjadi satu paket," papar Sri Yanto.

Lebih jauh, peralihan ini membawa misi besar untuk mengubah wajah TMP dari sekadar area pemakaman menjadi pusat edukasi sejarah nan interaktif.

Revitalisasi ini dirancang agar generasi muda dapat menyerap nilai-nilai patriotisme secara langsung.

"Intinya, kita mau membikin TMP Nasional itu bukan sesuatu nan menakutkan tetapi sesuatu nan membanggakan," ujar Sri Yanto.

"Harapannya, ketika masyarakat itu bangga dengan pahlawannya, bangga dengan sejarahnya, bakal berhujung dengan bangga dengan bangsanya. Pasti di situ bakal bangkit rasa bela negara," sambungnya.

Terkait proses pelaksanaan, Sri Yanto menjelaskan bahwa saat ini kedua kementerian tetap berada dalam fase transisi.

Pengelolaan penuh oleh Kemhan baru bisa direalisasikan setelah adanya perubahan Undang-Undang nan mendasarinya.

Sembari menunggu izin tersebut rampung dibahas berbareng DPR, Kemensos dan Kemhan telah menyepakati sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk melakukan pengelolaan secara bersama.

"Saat ini adalah MoU-nya transisi pengelolaan berbareng antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan. Belum dialihkan penuh, tapi pengelolaan berbareng sampai kelak dasar hukumnya jelas, baru kelak bakal dialihkan secara penuh," jelas Sri Yanto.

Sementara itu, untuk Taman Makam Pahlawan nan berada di tingkat daerah, Sri Yanto menegaskan bahwa kebijakan pengalihan ini belum menyentuh ranah tersebut.

Pengelolaan TMP di wilayah pemerintah wilayah bakal tetap merujuk pada patokan nan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokus Kemhan saat ini murni pada aset nan dikelola oleh Kemensos di tingkat pusat.

"Tidak bakal sampai ke pemerintah daerah, hanya cukup nan di Kementerian Sosial saja. Karena nan di pemerintah wilayah itu kelak di Kementerian Dalam Negeri," jelas Sri Yanto.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menyepakati transisi pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional beserta sejumlah makam pahlawan di beragam daerah.

Kesepakatan nan tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) ini dieksekusi sebagai langkah konkret untuk menindaklanjuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto mengenai optimasi tata kelola situs berhistoris tersebut.

Penandatanganan arsip dilakukan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Kemhan.

Agenda ini sekaligus menjadi kunjungan jawaban Gus Ipul, setelah sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto lebih dulu menyambangi Kantor Kemensos pada pertengahan Maret lampau untuk mematangkan rencana peralihan.

"Jadi hari ini tadi kami berbareng Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bu Dirjen Pemberdayaan Sosial, beberapa staf berjumpa dengan Menteri Pertahanan beserta segenap jejeran untuk menandatangani satu MoU dalam rangka pengalihan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan beberapa makam pahlawan nasional di beberapa daerah," terang Gus Ipul melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/4) dikutip detiknews.

(kna/wis)

Add