Pengusaha Usulkan Ppn Diturunkan Bertahap Jadi 8 Persen Pada 2028

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diturunkan secara berjenjang hingga sebesar 8 persen pada 2028.

HKI mengusulkan tarif PPN 11 persen nan bertindak sekarang diturunkan berjenjang menjadi 10 persen pada 2026, lampau menjadi 9 persen pada 2027, kemudian 8 persen pada 2028.

Pengusaha area industri menilai penyesuaian tarif PPN sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengakui tarif PPN 11 persen saat ini bukan satu-satunya penyebab pelemahan ekonomi belakangan ini, tetapi pajak tinggi ini turut menekan konsumsi dan memicu perlambatan permintaan, nan dampaknya cukup terasa di sektor industri.

"Kami memandang penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan lantaran satu aspek saja, tetapi PPN nan tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara berjenjang bakal membantu memulihkan kepercayaan konsumen dan menggerakkan kembali produksi," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).

Ma'ruf menjelaskan akibat penurunan PPN tidak dapat dihitung secara tetap hanya dari penerimaan negara saja. Sebab, konsumsi juga bisa naik jika tarif PPN lebih rendah/

"Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik lantaran pedoman pajaknya menjadi lebih besar," tambahnya.

Lebih lanjut, HKI menegaskan penurunan PPN tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga meningkatkan aktivitas industri di area industri.

"Tarif 10 persen pada 2026 bakal mengembalikan stabilitas. Penurunan lebih lanjut ke 9 persen dan 8 persen pada 2027-2028 bakal menjadi akselerator pertumbuhan area industri. Dampaknya langsung terasa, permintaan lahan naik, investasi baru masuk, dan area industri menjadi pusat aktivitas ekonomi," ujar Ma'ruf.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuka kesempatan menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Namun untuk mengambil langkah itu, dia bakal memandang situasi perekonomian dan penerimaan negara sampai akhir tahun ini.

"Kita bakal lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, duit nan saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," katanya dalam konvensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Purbaya mengatakan penurunan tarif PPN memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear kelak bakal kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

Akan tetapi dalam pernyataan terbarunya, Purbaya menyadari bahwa keputusan menurunkan tarif pajak bukanlah perkara sederhana.

Sebab, setiap penurunan tarif sekecil apa pun, kata dia, mempunyai akibat langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hitungan Purbaya, setiap penurunan 1 persen tarif PPN bisa membikin negara kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun dalam setahun.

Menurutnya, nomor sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, lantaran bakal memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Oleh karena itu, Purbaya menegaskan perlu waktu untuk menghitung secara jeli akibat fiskal maupun potensi pertumbuhan ekonomi jika tarif PPN betul-betul diturunkan.

"Jadi kita pikir-pikir. Gini deh, saya hitung dulu sebetulnya keahlian kita nan mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih jika sistemnya diperbaiki. Saya bakal perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan, mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa nan real, kelak jika saya turunkan, kurangnya berapa, akibat pertumbuhan ekonominya berapa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(fln/pta)