Puan Soal Usul Soeharto Pahlawan: Harus Dicermati Rekam Jejaknya

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.

Puan menilai pemberian gelar pahlawan merupakan perihal penting. Menurut Puan, pemerintah terutama kudu memandang rekam jejak masa lampau Soeharto.

"Karena ini penting, ya kudu dicermati rekam jejaknya dari dari masa lampau sampai sekarang," kata Puan usai memimpin rapat paripuna pembukaan masa sidang II, Selasa (4/11).

Di sisi lain, menurut Puan, pemerintah juga kudu memandang apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu nan tepat. Dia bilang, semua aspek mengenai usulan itu kudu dikaji dengan cermat.

"Karena juga krusial gimana kemudian apakah perihal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, ya perihal itu tentu saja tentu kudu dikaji dengan baik dan cermat," katanya.

Soeharto masuk dalam daftar 40 nama nan diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).

Namun, usulan nama Soeharto itu banyak menuai kritik. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak usulan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Menurut KIKA, masuknya Soeharto dari 40 nama nan diusulkan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dijadikan pahlawan nasional merupakan pengkhianatan atas semangat reformasi.

"Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif nan dia bangun adalah corak ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan," tegas KIKA.

Sementara, Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari nama-nama nan telah diusulkan Kementerian Sosial tersebut.

"Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden lantaran memang cukup banyak nama-nama nan diajukan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10).

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]