Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sudah sewajarnya menjadi tanggungjawab Danantara.
Said menjelaskan proyek Whoosh semula memang menggunakan skema business to business. Namun, skemanya kemudian berubah menjadi government to government dengan pembagian saham 60 persen untuk pemerintah RI dan 40 persen China.
"Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan perubahan skema itu, lanjut dia, APBN kudu menanggung segala risikonya, termasuk utang.
Masalahnya, kata Said, BUMN sekarang tak lagi menjadi bendaharawan umum negara. Dengan demikian, tanggung jawab itu sekarang dipegang Danantara.
"Sesungguhnya make sense saja, wajar saja. Dan menjadi tanggungjawab Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses nan terjadi di KCIC, termasuk liability-nya, termasuk utangnya," kata dia.
Meski begitu, Said menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. Dia menunggu sikap resmi nan bakal diambil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan utang Whoosh.
"Kemudian Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita bakal lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden," katanya.
Terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah berkomitmen terus datang dalam pengembangan transportasi publik nasional, termasuk proyek kereta cepat.
"Tadi pertemuan dengan Bapak Presiden nan memang untuk kereta api itu perangkat transportasi umum nan memang untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan oleh karena itu kehadiran pemerintah itu memang bakal ada dan datang di dalam program-program transportasi termasuk juga dalam transportasi Whoosh ini," kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11), dilansir Antara.
Rosan menerangkan pembahasan utang Whoosh dengan China tetap terus berjalan.
"Ini kan tetap melangkah ya kelak timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian nan terlibat, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian dan kementerian perhubungan juga," katanya.
Menteri Investasi menambahkan bahwa koordinasi antarkementerian sangat krusial agar setiap langkah dalam negosiasi dan penerapan proyek sejalan dengan pengarahan Presiden.
Teranyar, Presiden Prabowo Subianto optimistis polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung namalain Whoosh dapat teratasi.
Ia mengaku telah mempelajari persoalan nan tengah jadi sorotan publik belakangan. Prabowo pun percaya diri dapat mengatasi persoalan tersebut.
"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
[Gambas:Video CNN]
(thr/dhf)
4 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·